RADARJOGJA.CO.ID – BANTUL – Makanisme seleksi pamong desa di Kabupaten Bantul berpotensi kembali berubah. Menyusul masuknya perubahan Perda No. 5/2016 tentang Pamong dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2017.

Anggota Komisi A DPRD Bantul Heru Sudibyo membenarkan rencana perubahan ini. Heru menyebut, perubahan mekanisme pengisian pamong dipicu banyaknya laporan ketidakberesan proses seleksi perangkat desa yang diterima komisi A. Sedikitnya ada 12 laporan yang berisikan dinamika persoalan seleksi pamong desa akhir 2016.

“Kalau banyak yang menghendaki bisa saja kembali (ke pemilihan),” jelas politikus Partai Golkar, Kamis (5/12).

Kendati begitu, Heru memastikan rencana perubahan perda bukan murni adanya persoalan proses seleksi pamong. Melainkan imbas dikabulkannya gugatan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) oleh Mahkamah Konstitusi.

Sebagaimana diketahui, Apdesi mengajukan judicial review atas pasal 33 huruf g dan pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa. Dengan dikabulkannya gugatan ini praktis regulasi turunan yang menginduk UU Desa harus diubah. “Terkait domisili calon pamong,” ucapnya.

Ketua Paguyuban Dukuh se-bantul (Pandu) Sulistyo Atmojo sepakat andai perda ini diubah. Bahkan, Pandu bakal menyuarakan perubahan mekanisme seleksi pamong, terutama dukuh kembali seperti semula. Yaitu, pemilihan.

“Pamong yang memiliki tugas kewilayahan seperti dukuh harus dipilih,” kata dia.

Terkait jabatan pamong lain, Sulis, sapaannya, berpendapat seleksi posisi kasi maupun kaur di desa melalui mutasi atau promosi. (zam/yog/mar)