RADARJOGJA.CO.ID – KULONPROGO – Munculnya bangunan ilegal di sempadan Pantai Glagah diduga terkait penjualan lahan secara tidak resmi di sana. Ada oknum yang sengaja memperjualbelikan lahan.

Pengkaplingan lahan tidak terkendali. Semakin banyak yang kemudian disusul berdirinya bangunan dan losmen.

Kepolisan, Satpol PP, DPRD dan Kodim 0731 Kulonprogo turun lapangan melakukan pengecekan kemarin. Mereka mendata bangunan ilegal dan mengidentifikasi siapa pemiliknya.

“Ini menyalahi aturan. Berkali-kali kami tegaskan tidak membangun di sini. Kami minta hentikan pembangunan,” tegas Sekretaris Satpol PP Kulonprogo Duana Heru.

Bersamaan, salah seorang warga yang menyebut dirinya bernama Jojon penerima amanat dari Kadipaten Pakualaman. Berupa tugas untuk mengelola lahan Paku Alam Ground (PAG) di kawasan tersebut.

Duana mengungkapkan, ada sekitar 40 KK mengkapling tanah dan mendirikan bangunan. Sepuluh losmen bahkan sudah berdiri sempurna, sisanya masih proses pembangunan.

Pemilik bangunan itu di antaranya warga terdampak bandara. Termasuk pemilik usaha penginapan, warung, dan tanah yang tergusur megaproyek tersebut. Kabarnya, pemilik bangunan membeli lahan Rp 5 juta per kapling.

“Namun, tak diketahui siapa pihak yang disebut oknum tersebut. Tetapi jelas ini ada permainan. Ada upaya mengomersialkan lahan oleh oknum,” kata Duana.

Persoalan ini akan segera dikoordinasikan lintas sektoral. Di antaranya dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Pariwisata.

“Namun kami hanya bertindak dalam tataran teknis saat penertiban. Tetap harus ikut keputusan instansi yang terkait dengan persoalan ini,” ujar Duana.

Wakil Ketua DPRD Kulonprogo Lajiyo Yok Mulyono mengatakan pemkab harus tegas menata kawasan tersebut. Penataan Pantai Glagah menentukan arah pengembangan pariwisata.

“Harus ditata sehingga menjadi kawasan rekreasi nyaman. Itu tidak akan terwujud jika bangunan liar terus muncul dan dibiarkan,” tegas Lajiyo.

Apa yang terjadi karena keterlambatan pemerintah melakukan pengendalian. “Kami akan undang eksekutif membicarakan persoalan ini,” ujar Lajiyo.

Anggota Komisi IV DPRD Kulonprogo Edi Priyono mengatakan pembangunan bandara harus sejalan dengan kesejahteraan sosial warga. Namun harus sejalan dengan regulasi.

“Sehingga masyarakat yang ingin mencari nafkah juga patuh aturan. Tidak serampangan mendirikan tempat usaha dengan bangunan liar di sempadan,” kata Edi.

Aturannya jelas, sempadan tidak boleh digunakan untuk pembangunan apapun. “Sepertinya hal itu harus disosialisasikan lagi ke warga. Aturan harus ditegakkan,” kata Edi. (tom/iwa/mar)