RADARJOGJA.CO.ID – Awal tahun semestinya tumbuh harapan baru. Tapi pemerintah memberikan kado kenaikan harga bagi masyarakat. Paling pokok adalah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax series, Pertalite, dan Dexlite Rp 300. Kenaikan itu otomatis akan berdampak padaharga kebutuhan pokok tak stabil.

Bahkan, awal tahun ini, malah bisa menjadi momentum inflasi. “Saya meyakini awal tahun ini akan terjadi kenaikan inflasi di luar kebiasaan,” ujar Pakar Ekonomi UII Prof Edy Suandi, Kamis (5/1).

Anggota Dewan Parampraja DIJ itu menjelaskan, kenaikan cabai dan bersaman per 5 Januari harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi naik akan sangat terasa bagi masyarakat. Kenaikan harga cabai sudah terbukti mempengaruhi inflasi yang sangat signifikan kenaikannya.

Kenaikan harga BBM nonsubsidi terhitung mulai 5 Januari sebesar Rp 300 per liter untuk semua jenis bahan bakar khusus (BBK) yakni pertamax, pertamax plus, pertamina dex, dexlite, pertalite dan pertamax turbo.

Dengan kenaikan harga BBM itu, bukan hanya kendaraan pribadi saja yang akan merasakan, tetapi semua kendaraan termasuk kendaraan umum. Jika dilihat secara proporsional, kenaikan BBM kali ini akan menyentuh inflasi untuk naik.

Ia menambahkan, yang harus diwaspadai bukan hanya soal inflasi, tetapi antisipasi agar tidak menimbulkan dampak kepada komoditas lainnya. Seperti harga cabai, di pasaran harga cabai rawit merah bisa mencapai Rp 120 ribu.

“Cabai kan juga nonsubsidi, apa pun yang naik akan berpengaruh pada inflasi. Tapi semoga ini hanya momentum dan terjadi hanya di bulan Januari ini. Tapi kita lihat lagi, kalau berlanjut terus maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi,” ujar salah satu anggota Parampara Praja ini.

Ketua Kadin DIJ GKR Mangkubumi mengakui kondisi seperti ini memang tidak bagus. Pelaku UKM yang akan paling merasakan dampaknya. Kadin DIJ telah mengajak anggota dan pelaku UKM untuk menyikapi kondisi saat ini.

“Tentu akan menjadi beban bagi UKM karena harga produksi naik, sedangkan daya beli jadi berkurang. Kami akan segera cari solusi agar dampaknya tidak merugikan UKM,” ujarnya. (dya/eri)