RADARJOGJA.CO.ID – SLEMAN – Dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat mengalami peningkatan. Tahun ini Sleman mendapatkan Rp 80,5 milliar. Nominal ini meningkat Rp 17 milliar dari semula Rp 63 milliar untuk tahun 2016. Dana ini akan dibagikan ke 86 pemerintah desa (pemdes) di Sleman.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Mardiyana menuturkan, pencairan melalui dua tahapan. Diawali pada bulan April sebesar 60 persen. Selanjutnya pada bulan Agustus untuk 40 persen sisanya.

“Tidak ada perubahan mekanisme pencairan dana desa itu. Cuma dari segi nominal memang meningkat. Pencairan dilakukan dua kali agar serapan dana desa lebih optimal. Ini juga sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis,” jelasnya kemarin (4/1).

Dari keseluruhan dana desa, setiap desa akan menerima kisaran Rp 1 miliar. Berbeda dengan tahun lalu di mana masing-masing desa memperoleh kisaran Rp 700 juta hingga Rp 800 juta. Untuk itu ia mengimbau perencanaan dan pemanfaatan dana desa haruslah maksimal.

Mardiyana menekankan penggunaan dana desa jangan sampai mubazir. Ini karena penggunaan dan perencanaan dana desa sepenuhnya dilakukan pemdes. Langkah yang perlu ditempuh adalah dengan pendataan kebutuhan mendesak dan terencana.

“Peran pemdes di sini harus aktif, harus tahu kebutuhan desanya. Apalagi kebutuhan masing-masing desa berbeda. Jangan berkaca pada perencanaan dan rancangan pemdes lainnya,” ujarnya.

Evaluasi penggunaan dana desa tahun lalu masih fokus pada pembangunan fisik. Padahal peruntukan dana desa sangat luas. Pembangunan bisa dilakukan untuk kegiatan nonfisik.

“Kalau tahun lalu fokus di fisik, sekarang bisa dialihkan ke pembangunan lainnya. Desa itu kuat akan kearifan lokalnya. Ini yang harus diperhatikan bahwa pemanfaatan dana desa dapat memberi kesejahteraan bagi masyarakat desanya,” katanya.

Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun mengakui dana desa sangat bermanfaat. Program-program yang dijalankan sudah mampu memajukan infrastruktur pedesaan. Langkah selanjutnya adalah mengelola dana desa untuk pemanfaatan yang lebih optimal.

Selain itu dirinya juga mendorong adanya transparansi dan akuntabeltas terkait pengelolaan dana desa. Dalam hal ini pemdes harus meningkatkan meningkatkan kapasitasnya dalam program pembangunan desa. (dwi/laz/ong)