RADARJOGJA.CO.ID – Keterlambatan gaji dirasakan kalangan pejabat dan PNS di Kabupaten Magelang. Keterlambatan yang diduga dampak dari penataan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) baru dikeluhkan kalangan pendidik di salah satu sekolah. Karena mereka belum bayaran dan berdampak pada kinerja.

“Tidak diketahui pasti kenapa gaji bulan ini kok telat. Untuk berangkat ke sekolah terpaksa harus meminta ongkos ke suami,” keluh salah seorang guru di Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang.

Tidak hanya guru, PNS dan anggota DPRD Kabupaten Magelang juga mengalami hal serupa. Gaji mereka mengalami keterlambatan hingga belum diketahui pasti sampai kapan. Di lembaga legislatif terdapat 50 anggota dewan dari berbagai daerah pemilihan.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang Yogyo Susaptoyono mengatakan, saat ini APBD 2017 belum disahkan. Eksekutif dan legislatif baru membahas KUA dan minggu depan baru masuk ke Pansus APBD.

“Dijadwalkan 30 Januari APBD 2017 ditetapkan,” jelasnya.

Ia mengatakan, keterlambatan APBD karena pembahasannya menunggu struktur pejabat OPD baru 2017. Sementara pelantikan pejabat baru ini dilakukan pada pekan kemarin.

“Kami mengajak eksekutif untuk mempercepat pembahasan ini,” ujarnya.

Percepatan pembahasan ini agar pelayanan masyarakat yang bersifat wajib jangan sampai terganggu. Akibat keterlambatan itu, salah satunya menyangkut pencairan gaji. Dewan punya kewajiban melaksanakan tugasnya dengan maksimal, termasuk tugas menyusun anggaran ini.

“Keterlambatan APBD tahun 2017 ini sudah kami prediksikan karena eksekutif menyerahkan KUA PPAS juga terlambat. Kami mendesak kepentingan masyarakat Magelang harus dikedepankan, salah satu ukurannya kami bisa melayani masyarakat dengan baik,” tandas Yogyo.(ady/dem)