RADARJOGJA.CO.ID – Usai melantik 29 pejabat pimpinan tinggi pratama, SP menantang mereka untuk langsung bekerja dan menye suaikan diri dengan suasana baru. Kendati de-mikian, mengenai kemungkinan dilaku-kan evaluasi kerja 100 hari masing-ma-sing pejabat, SP tidak mengiyakan. Se-bagaimana biasanya, program 100 hari kerap menjadi acuan target kinerja, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Namun, hal itu tak diberlakukan di Sle-man.

“Tidak ada itu (program kerja 100 hari). Mereka langsung diajak take off bekerja maksimal. Menyusun visi misi program kerja di setiap OPD yang baru. Adanya rotasi juga sebagai penyegaran dan ke-semapatan semakin luas,” ujar SP.

Di sisi lain, Pemkab Sleman masih me-nyisakan “PR” untuk mengisi tujuh pos pejabat OPD baru yang masih kosong. Yakni, Satpol PP, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayan, Dinas Per-tanahan dan Tata Ruang, Dinas Perhu-bungan, serta dua jabatan staf ahli bu-pati.

Jabatan kosong tersebut akan diisi me-lalui mekanisme lelang. “Lelang diperun-tukan pejabat eselon III, sekaligus pelu-ang untuk menunjukan potensi bagi yang muda-muda,” jelas SP. Pelaksanaan lelang, pemkab akan membentuk tim panitia seleksi bulan ini.

Ketua DPRD Sleman Haris Sugiharta berharap, pejabat terlantik bekerja se-cara optimal. Dalam kesempatan ini, politikus PDIP itu juga menyoroti ren-cana lelang jabatan.

Haris mewanti-wanti, lelang jabatan harus dijalankan secara selektif, fairplay, dan kompetitif.

Bukan sekadar ajang formalitas, semen-tara nama-nama pejabat yang akan di-dudukkan pada jabatan tersebut sejati-nya telah disiapkan. “Khusus kepala Satpol PP harus benar-benar berkom-peten. Karena peran tupoksinya sebagai penegakan peraturan daerah,” ujarnya.

Pelantikan kali ini berdasarkan PP No-mor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pemkab Sleman me-nindaklanjutinya dengan Perda Nomor 11 tahun 2016, total 801 pejabat eselon II – IV yang dilantik. (dwi/yog/ong)