RADARJOGJA.CO.ID – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gunungkidul dari pajak bumi dan bangunan (PBB) di 2016 menembus Rp 16,8 miliar. Namun, perolehan tersebut tidak berhasil mencapai target yang ditentukan. Yakni, Rp 16,75 miliar.

“Jumlah capaian PBB meningkat dari tahun 2015 yang hanya mencapai Rp 15,9 miliar,” kata Kepala Bidang Penagihan dan Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul Marwoto, Selasa (3/1).

Marwoto meneruskan, jumlah pendapatan asli daerah (PAD) dari PBB terhitung terakhir pada Minggu (1/1) mencapai Rp 16,8 miliar. Raihan ini berhasil dicapai pertama kali setelah PBB ditarget Rp 16 miliar tahun 2015. Namun pencapaian hanya Rp 15,9 miliar. Sedangkan 2014, dari target sebesar Rp 14,3 miliar, hanya diperoleh Rp13,2 miliar.

Tahun 2017, terdapat 600 ribu wajib pajak (WP) untuk pajak bumi dan bangunan (PBB) yang berhasil dijangkau BKAD dan terus berkembang. Sementara target awal sebanyak 589.000 WP, baik lama maupun baru.

“Jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran terus berkembang. Semula target hanya 589 ribu. kini naik menjadi 600 ribu WP,” ujarnya.

Selain PBB, BKAD juga melaporkan total pajak daerah yang diterima. Ini terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, serta pajak sarang burung walet yang secara umum mencapai 103 persen atau Rp 35 miliar.

“Meningkat dari tahun 2015, yang berkisar Rp 32 miliar,” katanya.

Soal kendala di lapangan, Marwoto memaparkan ada. Yakni, terkait pemilik bangunan tercatat pada SPPT tidak berdomisili di tempat atau pemilik tanah dan bangunan sudah meninggal. Kemudian kasus menjual menjual tanah dan bangunan yang tercantum dalam SPPT, namun belum mengurus perubahan nama SPPT ke pemkab, sehingga menjadi kendala proses penagihan.

Kepala DPPKAD Gunungkidul Supartono berharap, pembayaran WP bisa tepat waktu. Karena langkah tersebut juga sebagai bentuk partisipasi menyukseskan program pembangunan. (gun/hes)