RADARJOGJA.CO.ID – Managemen RSUD Wonosari menanggapi dengan santai desakan Komisi C DPRD Gunungkidul, agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit pada proyek pembangunan gedung baru. Bahkan, manajemen menyatakan, setiap kegiatan yang dilakukan selalu dipertanggungjawabkan.

“Tidak didorong Komisi C (agar BPK mengaudit), setiap kegiatan selalu kami pertanggungjawabkan. Selalu diaudit. Itu menjadi kewajiban,” ungkap Pejabat Pengelola Informasi daerah (PPID) RSUD Wonosari Aris Suryanto, Selasa (3/1).

Menurut Aris, managemen RSUD menangkap, apa yang dipermasalahkan para wakil rakyat, di antaranya mesin pendingin AC. Ia mengaku, semua itu belum beres. Karena tidak ada dalam paket pekerjaan tahun anggaran 2016. “Sementara tahap kedua berlangsung tahun ini,” ungkap Aris.

Ia memaparkan, tujuan peresmian gedung baru beberapa waktu lalu tersebut, untuk memenuhi ketentuan dalam UU Keterbukaan Publik. Yakni, apa yang dilaksanakan lembaga publik seperti RSUD sudah diinformasikan kepada masyarakat.

“Tujuan peresmian tersebut untuk mengkomunikasikan dan memberikan informasi ke masyarakat, terkait layanan yang ada di RSUD,” paparnya.

Saat disinggung soal isu yang berkembang mengenai agenda peresmian tiga gedung yang dipaksakan dan bernuansa pencitraan, Aris membantah. Ia justru balik bertanya, apa tujuan dari munculnya isu pencitraan. “Untuk apa pencitraan, kami bukan pejabat publik,” elaknya.

Soal peresmian, lanjut Aris, jika semua sesuai kontrak, proyek tiga gedung sudah selesai semua. Sekarang ini masih dalam masa pemeliharaan sampai dengan enam bulan ke depan. Namun dari sisi fungsi, yang siap digunakan baru dua. “Masing-masing, gedung radiologi dan bangsal kelas II. Kalau yang IGD memang pembangunannya dua tahap,” katanya.

Sebelumnya, anggota Komisi C mendesak BPK melakukan audit terhadap pembangunan gedung di RSUD Wonosari. Ia menilai, pihak RSUD teledor dan mempermalukan bupati dengan proyek yang belum jadi. Desakan kepada BPK untuk melakukan audit bukan tanpa dasar. Sebab pada Sabtu (31/12), anggota Komisi C melakukan sidak dan menemukan banyak keganjilan dalam pembangunan IGD tersebut.

Demikian juga saat melakukan pemeriksaan di lain tempat, juga ditemukan kondisi lantai granit banyak yang tidak tertempel dengan baik, sehingga goyah. Begitu juga di bangunan lantai dua, ternyata masih jauh dari harapan. Waktu itu, dewan langsung memberi masukan pada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Aris Suryanto. Intinya, perencanaan di RSUD lemah dan lamban, sehingga disesalkan. Semua itu terbaca dari minimnya jumlah anggaran untuk konsultan perencana. Yakni, hanya Rp 50 juta untuk bangunan dengan nominal Rp 8,2 miliar.(gun/hes)