RADARJOGJA.CO.ID – Rencana kerja DPRD DIJ sudah dibahas untuk tahun ini. Dari berbagai rencana tersebut, piknik ke luar DIJ berbalut, kunjungan kerja (kunker) dan konsultasi menjadi yang terlama. Dari 225 hari kerja efektif, 95 persennya atau 214 hari, wakil rakyat bekerja di luar DIJ.

Artinya, dengan durasi waktu kerja tersebut, hanya sembilan hari saja, wakil rakyat berkantor di kantor DPRD DIJ di Jalan Malioboro. Sembilan hari kerja itu, tentu saja bakal menyulitkan wakil rakyat dalam membahas persoalan-persoalan krusial di masyarakat.

Padatnya jadwal piknik ke luar DIJ ini juga menjadi persoalan kala membahas agenda-agenda penting seperti RAPBD. Waktu pembahasannya tak bisa detil. Karena sangat singkat. “Kami membahas RAPBD kemarin hanya tiga hari. Padahal mitra kerja jumlahnya banyak. Saya kira, waktunya tidak cukup,” keluh Politikus Fraksi Partai Golkar (FPG) Nurjanah.

Jumlah tersebut, masih berpeluang bertambah. Sebab, saat rapat konsultansi pimpinan dewan dengan pimpinan fraksi DPRD DIJ Selasa (3/1) lalu, dewan masih akan menambah fasilitasi.

Seperti diatur di Permendagri No 80 Tahun 2015. Selama Permendagri itu berlaku, dewan belum pernah menjalankan

“Agenda fasilitasi tidak dapat disamakan dengan konsultasi. Harus dibuat terpisah, di luar kunker dan konsultasi,” pinta Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD DIJ Anton Prabu Samendawai dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD DIJ Arif Noor Hartanto. Sekretaris Fraksi Kebangkitan Nasional (FKN) Aslam Ridlo mendukung, agenda fasilitasi dijadwalkan berbeda dengan dua balutan agenda nglencer lain kunker dan konsultasi. Ini karena Kemendagri sengaja membuat limitatif untuk meminimalisasi terjadinya pembatalan perda setelah diundangkan.

“Fasilitasi sebenarnya telah ada sejak lama. Bedanya tidak pernah diatur secara limitatif seperti sekarang,” katanya.

Aslam juga sepakat jadwal fasilitasi tidak dapat dibarengkan dengan kunker dan konsultasi. Fasilitasi ini menambah daftar panjang agenda ngelencer anggota dewan. Selama ini anggota parlemen telah disibukkan dengan kegiatan ngelencer yang dikemas dengan beragam istilah. Mulai kunker komisi, badan, dan pansus. Juga konsultasi, delegasi serta bimbingan teknis (bimtek).

Ketua FPG Janu Ismadi wanti-wanti agar dewan memprioritaskan pembahasan perdais dibandingkan perda-perda lainnya. Alasannya hal itu amanat UUK. “Sudah lima tahun UUK berjalan, perdais kebudayaan dan perdais tata ruang belum selesai,” sesal Janu. (kus/eri)