RADARJOGJA.CO.ID – BANTUL – Penambangan liar di wilayah Gadingsari dan Gadingharjo, Bantul kian memprihatinkan. Wakil Ketua Komisi C DPRD Bantul Eko Sutrisno Aji mendesak pemerintah desa (pemdes) di dua wilayah tersebut segera turun tangan. Untuk menghentikan aktivitas penambangan pasir ilegal di wilayah masing-masing.

Sebab, dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat penambangan ilegal di dua wilayah di kecamatan Sanden ini cukup parah.

Tidak sedikit area pertanian rusak parah. “Pemdes harus melakukan pendekatan (kepada para penambang),” pinta Eko, Selasa (3/1).

Sebagaimana diketahui, lokasi penambangan pasir ilegal di Gadingsari dan Gadingharjo merupakan area pertanian produktif. Ironisnya, penambang membiarkan begitu saja bekas lokasi menambang. Sehingga di bekas lokasi penambangan muncul banyak kubangan. Saat musim penghujan, kubangan-kubangan berdiameter besar ini menjadi ‘kolam’ dadakan. “Praktik ini tak bisa dibiarkan terus,” tegasnya.

Walaupun lokasi penambangan ilegal berada di tanah pribadi, kata Eko, ada regulasi yang melarang praktik tersebut.

“Dalam waktu dekat akan kami tinjau,” ucapnya.

Pamong Desa Gadingsari Dwi Anto menyatakan, penambangan pasir ilegal sudah berjalan lama. Bahkan, aparat Polda DIJ pernah merazia dan memasang garis polisi di sekitar lokasi. Meski sempat dihentikan, para penambang tetap nekat kembali beroperasi. Mereka “kucing-kucingan” dengan petugas.

“Kami juga sering menegurnya. Tetap saja nggak mempan,” keluhnya.

Dwi memperkirakan luas lokasi penambangan lebih dari dua ribu meter persegi. Bekas galian ini sulit dimanfaatkan kembali sebagai lahan pertanian.”Ditambang lagi juga nggak bisa lagi,” bebernya. (zam/yog/mar)