RADARJOGJA.CO.ID – KULONPROGO – Sejumlah bangunan baru yang berdiri ilegal di sempadan Pantai Glagah bermunculan. Dikhawatirkan bakal membuat semrawut kawasan Glagah. Pemkab sudah memasang papan larangan, namun tidak dihiraukan.

Papan larangan itu dipasang mulai dari areal Monumen Bahari hingga Pos Polisi Perairan (Polair) dan joglo labuhan di sisi barat. Bangunan ilegal yang muncul menyerupai penginapan, dibuat sebagai bangunan permanen.

Lokasinya hanya berjarak 50 meter dari tubir pantai. Beberapa di antaranya sedang dibangun, lainnya hampir selesai. Belum diketahui siapa pemilik bangunan-bangunan tersebut.

Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Glagah Sumantoyo tidak mengetahui pengelola bangunan-bangunan tersebut. Namun proses pembangunan sudah berlangsung lama tanpa sepengetahuannya.

“Dari Pos Polair ke barat sudah muncul bangunan baru. Sepanjang pantai sudah ditempati, meskipun beberapa terlihat hanya ala kadarnya,” kata Sumantoyo, Selasa (3/1).

Dia menyayangkan bangunan tersebut melanggar peraturan. Namun Sumantoyo juga tidak bisa melarang, apalagi tidak ada ketegasan dari pemkab.

“Pemkab memang sudah memasang larangan mendirikan bangunan di areal tersebut. Namun, ketika muncul bangunan baru, tidak ada upaya law enforcement,” kata Sumantoyo.

Dia khawatir, pembiaran itu memicu munculnya bangunan ilegal lain. Kondisi tersebut juga membikin ruwet perwajahan Pantai Glagah yang selama ini menjadi andalan Kulonprogo.

“Kalau memang tidak boleh ya tidak boleh. Sebaliknya, kalau diperbolehkan mbok ya diatur. Pemkab harus tegas,” kata Sumantoyo.

Sementara itu, Pemkab Kulonprogo terkesan lempar tanggung jawab soal adanya bangunan liar itu. Pemkab hanya menyebut akan berkoordinasi dengan instansi terkait. Terutama upaya penertiban dan penegakan peraturan daerah.

Kepala Dinas Pariwisata Kulonprogo Krissutanto mengatakan jika dilihat lokasinya, keberadaan bangunan-bangunan baru tersebut melanggar peraturan. Menyalahi konsep Detail Engineering Design (DED) kepariwisataan kawasan Pantai Glagah.

“Namun, karena lokasinya di sempadan pantai, kewenangannya tidak lagi di Dinas Pariwisata,” kata Krissutanto.

Dia berjanji melakukan pembinaan dan pengendalian. Sedangkan penanganan pelanggaran dan penegakan regulasi akan dikoordinasikan dengan instansi lain di Pemkab, Polres, dan Kodim.

“Tentunya akan ada tindakan tegas. Ini mendesak untuk segera ditertibkan. Kalau tidak, nanti yang lain ikut-ikutan,” ujar Krissutanto.

Sekretaris Satpol PP Kulonprogo Duana Heru mengatakan pihaknya hanya bertindak sebagai eksekutor penegakan Perda. Penegakan juga tergantung kebijakan teknis yang dikeluarkan pimpinan serta rekomendasi dari instansi terkait.

“Pemilik kebijakan teknisnya ada di Dinas Pariwisata, Bappeda, dan Dinas Pekerjaan Umum. Soal manggil back-hoe untuk mentertibkan itu masalah gampang. Tetapi, harus ada arahan kebijakan yang jelas dalam menangani persoalan tersebut,” kata Duana. (tom/iwa/mar)