RADARJOGJA.CO.ID – JOGJA – Pemprov DIJ dipastikan tidak memiliki Perda Hari Jadi DIJ. Upaya pemprov menjadikan 13 Maret 1755 sebagai momentum Hari Jadi DIJ urung terlaksana.

Sebab, usulan pemprov seperti tertuang di naskah akademik (NA) maupun rapat-rapat kerja pansus ditolak sebagian besar fraksi di DPRD DIJ. Dari tujuh fraksi, enam fraksi yakni FPDIP, FPAN, FPG, FPKS, FKN, dan FPD menghendaki Hari Jadi DIJ adalah 3 Maret 1950. Itu bertepatan diundangkannya UU No 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan DIJ.

Sebaliknya pendukung opsi 13 Maret 1755 hanya disuarakan Fraksi Gerindra. Akhirnya antara eksekutif dan legislatif dapat memahami dan menerima Raperda Hari Jadi tidak mungkin mendapatkan persetujuan bersama.

“Ini karena tiadanya kata sepakat antara dewan dengan gubernur. Akhirnya dibuat berita acara sepakat untuk tidak sepakat,” ujar mantan Juru Bicara Pansus Hari Jadi DIJ Sadar Narima, kemarin (2/1).

Menurut Sadar, pendapat mayoritas fraksi ini berseberangan dengan keinginan pemprov yang mengarah pada opsi tunggal 13 Maret 1755. Peristiwanya diambil saat Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I mengumumkan nama kerajaannya Ngayogyakarta Hadiningrat.

Dalam NA tidak terang dijelaskan tempat atau lokasi Mangkubumi mengumumkan nama kerajaannya itu. Hanya disebutkan peristiwanya terjadi sebulan usai Mangkubumi meneken Perjanjian Giyanti 13 Februari 1755 dengan Gubernur VOC Jawa Utara Nicholas Hartingh.

Perjanjian Giyanti membelah Mataram yang semula berdaulat menjadi dua kerajaan. Yakni Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Jogjakarta. Surakarta dipimpin Susuhunan Paku Buwono III dan Jogjakarta di bawah Sultan Hamengku Buwono I.

Sejak Perjanjian Giyanti itu setiap pengangkatan sunan dan sultan memerlukan persetujuan Belanda melalui kontrak politik. Terakhir terjadi pada 18 Maret 1940 saat GRM Dorodjatun meneken kontrak politik dengan Gubernur Jogjakarta Lucien Adam. Setelah diteken, Dorodjatun naik takhta menjadi Sultan Hamengku Buwono IX

Sadar mengatakan, lantaran tidak ada kata sepakat, Gubernur DIJ Hamengku Buwono X tidak memberikan sambutan di depan rapat paripurna DPRD DIJ pada 30 Desember 2016. Kejadian itu, tutur Sadar, baru kali pertama. Sebab, dalam sejarah pembahasan perda belum pernah terjadi.

“Pembicaraan di rapat kerja pansus dari 31 Mei-1 Juli 2016 berjalan alot. Kini semua tinggal menjadi sejarah,” kenang Sadar.

Wakil Ketua DPRD DIJ Arif Noor Hartanto memastikan tak ada lagi pembahasan lanjutan. Ini berbeda dengan nasib Raperdais Kebudayaan yang disepakati ditarik eksekutif. Selanjutnya diadakan penyempurnaan dan dibahas ulang pada 2017 ini.

“Raperda Hari Jadi tak akan diajukan kembali ke dewan. Juga tidak akan diatur dengan peraturan gubernur,” kata Inung, sapaan akrabnya.

Pertimbangan lainnya, kata dia, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan DIJ harus membuat Perda Hari Jadi. Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan tak pernah ada persoalan meski DIJ belum punya hari jadi. “Tidak ada urgensi,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua FKN Sukamto mengatakan, ada dua opsi yang dipilih fraksinya. Di samping 3 Maret 1950, dirinya juga lebih srek dengan peristiwa Perjanjian Giyanti 13 Februari 1755 diperingati sebagai Hari Jadi DIJ.

Alasannya, momentum Perjanjian Giyanti lebih jelas dan terdokumentasi dalam sejarah. Pelaku-pelaku yang terlibat juga bisa dilacak. Ini berbeda dengan 13 Maret 1755. Hingga saat ini tidak ada dokumen yang dapat diverifikasi menyangkut lokasi Pangeran Mangkubumi mengumumkan nama kerajaannya.

“Apakah itu di markas perjuangan di Sukowati, Sragen atau di Pesanggrahan Ambarketawang. Ingat Pangeran Mangkubumi baru pindah ke Ambarketawang pada 7 Oktober 1755 atau tujuh bulan setelah Giyanti,” jelas politisi asal Sragen ini.

Ketua FPDIP Eko Suwanto menyatakan, fraksinya memberikan catatan agar rangkaian Hari Jadi DIJ mengakomodasi peringatan Hadeging (berdirinya) Keraton Ngayogyakarta 13 Maret 1755 dan Hageding Kadipaten Pakualaman 17 Maret 1813. Dengan demikian, selain 3 Maret 1950, pemprov juga harus memfasilitasi peringatan hari lahir keraton dan Pakualaman. “Keduanya tak bisa dipisahkan dari lahirnya DIJ,” terang pria asal Jatisrono, Wonogiri ini. (kus/ila/ong)