RADARJOGJA.CO.ID – Liburan tahun baru telah usai. Evaluasi penyelenggaraan pariwisata selama libur akhir tahun pun memunculkan banyak persoalan pelik. Terutama mengenai perilaku aji mumpung pelaku pariwisata. Padahal, di Kota Jogja sudah memiliki dua peraturan daerah (perda) untuk acuan pariwisata.

Untuk penyelenggaraan pariwisata, Kota Jogja telah memiliki Perda No 4/2010. Kemudian, Perencanaan, juga ada Perda No 3/2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Jogja 2015-2025.

Tapi, tetap saja, kedua perda itu hanya menjadi macan kertas. Pelaku pariwisata masih dengan seenaknya memperlakukan wisatawan. Seperti dengan menaikkan harga berlipat-lipat dari biasa sampai dengan menelantarkan wisatawan.

Wakil Ketua DPRD Kota Jogja M Ali Fahmi mempertanyakan implementasi kedua perda tersebut. Seharusnya, jika mengacu kedua perda itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga menata penyelenggaraan. “Bukan hanya mendorong wisatawan sebanyak-banyaknya ke Kota Jogja,” tandas Fahmi.

Saat ini, Kota Jogja memang menjadi idola wisatawan lokal untuk menikmati liburan. Hal tersebut tak lepas dari imej yang sudah terbangun, jika masyarakat Kota Jogja selalu nguwongke. “Kemana saja Dinas Pariwisata? Ada Sapta Pesona kok masih banyak keluhan,” sindirnya.

Kepala Dinas Pariwisata DIJ Aris Riyanta mengaku, hasil pengecekan ke beberapa objek wisatamayoritas perilaku aji mumpung terjadi di wilayah Kota Jogja. “Sudah saya cek, di Taman Breksi dan Kaliurang, Sleman tidak terjadi, yang terjadi justru di pusat Kota Jogja,” ujar Aris.

Perilaku aji mumpung itu, sudah jauh dari batas kewajaran. Selama peak season kenaikan harga melangit.”Naik 20-30 persen itu wajar, kalau sudah berlipat-lipat itu yo nuthuk jenenge,” sambungnya.

Aris mengatakan, kewajaran tersebut tidak bisa ditentukan subyektif pelaku wisata saja. Untuk itu, lanjut dia, setiap pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek), pihaknya selalu berpesan supaya pelaku pariwisata juga berempati pada wisatawan.Tidak bisa aji mumpung dengan alasan supaya cepat balik modal.

“Padahal November-Desember lalu baru kami bimtek untuk pelaku wisata di Pakualaman, Keraton, dan Alun-Alun Kidul, tapi kok ya masih terjadi,” sesalnya.

Terkait adanya penindakan tegas, Aris mengatakan, tidak bisa memberi sanksi selama tidak ada pelanggaran perda. “Makanya kami bisanya ya mengimbau,” ungkapnya.(pra/dya/eri)