RADARJOGJA.CO.ID – JOGJA – Merugi. Itulah yang bakal dialami Pemkot Jogja terkait pengelolaan Terminal Giwangan. Menyusul belum adanya kejelasan alih status terminal tipe A tersebut.

UPT Terminal Penumpang Yogya-karta (TPY) Giwangan tak berani memungut retribusi bagi siapapun yang mengguna-kan jasa terminal. Hal itu ber-laku sejak kemarin (1/1) hingga batas waktu yang belum ditentukan. Sebab, sampai saat ini belum ada payung hukum yang mengaturnya.

Kepala UPT TPY Giwangan Bekti Zunanta mengatakan, re-tribusi biasa dikenakan bagi bus yang masuk area terminal, jasa ruang tunggu, jasa penitipan, hingga biaya sewa kios pedagang dan listrik.

Semuanya dibebas-kan dari retribusi. Dikatakan, pungutan retri-busi tergolong penerimaan ne-gara bukan pajak (PNBP).

Nah, merujuk Undang-Undang No.23/2014 tentang Pemerintah Daerah, semua terminal tipe A akan diambil alih oleh pemerin-tah pusat, dalam hal ini Kemen-terian Perhubungan. Terhitung per 1 Januari 2017.

“Tapi hingga sekarang kami belum tahu kejelasannya,” ung-kap Bekti.

Menurutnya, dulu sempat muncul wacana pengelolaan terminal dikerjasamakan ber-sama antara Kementerian Per-hubungan dan Pemkot Jogja.

Tapi rencana tersebut juga be-lum jelas.Kendati demikian, Bekti menga-ku telah menerima surat dari Dirjen Perhubungan Darat pada 28 Desember 2016. Surat terse-but berisi perintah agar (pemkot) tetap mengoperasikan Terminal Giwangan hingga proses alih status selesai.

“Kami juga dip-erintahkan untuk membebaskan pungutan retribusi dan non-retribusi sambil menunggu pro-ses revisi PP 15/2016 tentang (PNBP),” jelasnya.

Meski sudah tidak ada rest-ribusi yang ditarik, seluruh pegawai UPT maupun operator tetap bekerja. Terminal juga tetap beroperasi seperti biasa. Terlebihsetelah adanya kepastian ang-garan operasional personel dan non-personel akan ditanggung Kementerian Perhubungan.

“Memang sempat ada kekha-watiran karena biaya operasio-nal Terminal Giwangan tak lagi dianggarkan di APBD 2017,” beber Bekti. Sebelumnya, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Jogja Zenni Lingga mengatakan, pem-kot tetap berpegang pada atu-ran pengelolaan Terminal Gi-wangan oleh Kementerian Perhubungan. (pra/yog/ong)