RADARJOGJA.CO.ID-Kebijakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi soal pengelolaan terminal tipe A yang akan dikerjasamakan dengan kota dan kabupaten malah kontraproduktif. Terminal Giwangan Jogjakarta yang seharusnya wewenangnya beralih ke Kementrian Perhubungan malah terkatung-katung.

Sejak mulai tahun baru 1 Januari lalu, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal Giwangan memilih tak mengambil resiko. Mereka menolak untuk memungut retribusi. Baik dari pengunjung maupun bus, jasa penitipan kendaraan, sewa kios, sampai biaya listrik.

“Terhitung mulai Minggu (1/1) tidak ada restribusi apapun di Terminal Giwangan,” ujar Kepala UPT Termin Giwangan Jogja Bekti Zunanta.

Bekti menegaskan, jika pihaknya memaksakan untuk menarik retribusi malah bisa berdampak hukum. Sebab, penarikan retribusi tersebut, tak mengantongi dasar hukum penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Karena status Terminal Giwangan belum ada kejelasan. Sampai saat ini, belum ada keputusan, diambil alih oleh Kementerian Perhubungan sesuai Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintah Daerah atau tetap dibawah Pemkot Jogja,” ungkapnya.

Sesuai UU nomor 23/2014, semua terminal tipe A mulai 1 Januari 2017 pengelolaanya akan diambil alih pemerintah pusat. Sempat muncul wacana dikerjasamakan bersama Kementrian Perhubungan dan Pemkot Jogja, tapi rencana tersebut juga belum jelas.

Apalagi, pada 28 Desember 2016 lalu, UPT Terminal Giwangan menerima surat dari Dirjen Perhubungan Darat yang berisi perintah agar tetap mengoperasikan Terminal Giwangan sampai proses alih status selesai.

“Kami juga diperintahkan untuk membebaskan pungutan retribusi dan non retribusi sambil menunggu proses revisi PP 15/2016 tentang (PNBP),” jelasnya.

Meski sudah tidak ada restribusi yang ditarik, seluruh pegawai UPT maupun operator tetap bekerja dan terminal tetap beroperasi seperti biasa. Setelah adanya kepastian anggaran operasional personel dan non personel yang akan ditanggung Kementerian Perhubungan.

“Memang sempat ada kekhawatiran, terlebih dikatakan di APBD Kota Jogja 2017 sudah tidak dianggarkan untuk Terminal Giwangan,” jelasnya.

Sebelumnya Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Jogja Zenni Lingga mengatakan Pemkot Jogja masih berpegang pada aturan pengelolaan Terminal Giwangan dikelola Kementerian Perhubungan. Surat terakhir yang diterimanya 23 Desember 2016 yang agar operasional tetap dilakukan oleh daerah sampai tuntasnya proses alih status. (pra/eri)