RADARJOGJA.CO.ID – JOGJA – Kesibukan anggota dewan Kota Jogja agaknya cukup menyita banyak waktu kerja, sehingga hasil program legislasi daerah (Prolegda) 2016 tak optimal.

Hingga hari kerja aktif terakhir 2016 Jumat (30/12) dewan masih menyisakan sedikitnya empat rancangan peraturan daerah (raperda) yang terpaksa harus diselesaikan tahun depan. Yakni, terkait pengendalian asap rokok, menara telekomunikasi, pemenuhan hak disabilitas, dan pencabutan perda.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pengendalian Asap Rokok Dwi Budi Utomo beralasan, pihaknya sebenarnya cukup melakukan sekali pertemuan lagi sebelum menyerahkan materi ke pimpinan dewan untuk dilakukan persetujuan bersama. Tapi pada saat bersamaan dewan disibukkan dengan pembahasan hasil evaluasi APBD Kota Jogja 2017 oleh gubernur DIJ. Karena itu, pertemuan ditunda hingga 5 Januari 2017. “Setelah itu baru bisa diajukan ke rapat paripurna,” katanya.

Dalam perjalanannya, lanjut Dwi Budi, muncul berbagai kendala dalam penyelesaian raperda tersebut. Khususnya terkait aturan baru Kementrian Dalam Negeri yang mengharuskan adanya evaluasi dari gubernur sebelum dilakukan persetujuan bersama.

Sesuai Permendagri No 80/2015, pemprov diberi waktu maksimal dua pekan untuk mengevaluasi setiap raperda yang diajukan kabupaten/kota. “Kenyataanya jadwal itu mundur hingga sekitar dua bulan. Kami bisa maklum karena provinsi kan juga mengampu kabupaten lain,” ujarnya.

Kepala Biro Hukum Setprov DIJ Dewo Isnu Broto Imam Santosa mengakui adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang berpengaruh pada proses evaluasi raperda kabupaten/kota.

Dikatakan, saat ini hanya ada lima personel di bagian pengawasan. Mereka terbagi dalam sub bagian konsultasi dan klarifikasi. Tiap sub bagian hanya memiliki satu hingga dua staf. “Jumlah personel memang sangat kurang. Padahal yang kami layani dari lima kabupaten dan kota,” kelitnya.

Kendati demikian, Dewo membantah jika durasi waktu fasilitasi sampai berbulan-bulan. Dia menargetkan proses fasilitasi selesai maksimal tiga minggu setelah menerima raperda. “Bahkan ada yang kurang dua minggu kami selesaikan,”klaimnya.

Menurut Dewo, jika ada waktu fasilitasi lebih dari tiga minggu lebih disebabkan karena jumlah raperda yang diajukan atau dikonsultasikan banyak. “Kalau datangnya raperda bersamaan mungkin bisa lebih lama,” lanjut dia.

Agar proses fasilitasi selesai lebih cepat, Dewo menyarankan pansus raperda secara rutin berkomunikasi atau konsultasi ke Biro Hukum DIJ. Dengan cara itu pihaknya tidak perlu mempelajari draf raperda dari kabupaten/kota sejak awal. Tak ada batasan waktu untuk konsultasi.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Jogja Sujanarko mengklaim fungsi legislasi DPRD sudah maksimal, meskipun masih menyisakan “PR” empat raperda. Apalagi Perda Asap Rokok dan Perda Menara Telekomunikasi telah selesai dievaluasi gubernur. Namun, Koko, sapaan akrab Sujanarko, merasa dua regulasi tersebut masih butuh dibahas lebih lanjut dengan eksekutif karena banyak menuai sorotan publik. “Ini sudah maksimal yang bisa kami kerjakan tahun ini,” dalihnya usai rapat paripurna pengesahan empat perda kemarin.

Adapun empat regulasi yang ditetapkan adalah tentang pemondokan, kearsipan, perubahan Perda Pajak Daerah, dan perubahan Perda Retribusi Perizinan Jenis Tertentu. (pra/yog/ong)