RADARJOGJA.CO.ID – JOGJA – Langkah Angkatan Muda Kakbah (AMK) DIJ maupun Himpunan Angkatan Muda Kakbah (Hamka) Kauman yang membelot mendukung pasangan calon Imam Priyono dan Achmad Fadli, berbuntut sanksi. DPW PPP DIJ siap menertibkan anggotanya yang tidak menjalankan instruksi partai.

“Mereka yang mengambil kebijakan sendiri dan bertentangan dengan partai, silakan keluar dari PPP,” tandas Ketua DPW PPP DIJ Syukri Fadholi kemarin (25/11). Menurutnya, DPC PPP Kota Jogja sudah mengambil keputusan mendukung paslon Haryadi Suyuti (HS) dan Heroe Poerwadi (HP). Kebijakan itu harus dijalankan oleh semua anggota partai. “Sudah saatnya DPC maupun DPW PPP DIJ melakukan penertiban,” tambahnya.

Dukungan dari AMK DIJ tersebut, dinilai Syukri, tidak sah karena kepengurusan AMK DIJ sudah vakum dan masa berlakunya telah habis. Mantan Wakil Wali Kota Jogja itu menilai yang dilakukan AMK DIJ maupun Hamka Kauman sebagai hura-hura politik. “Itu sebatas kegiatan yang tidak sesuai garis partai, dan mungkin ada nilai materi di belakangnya,” ujar Syukri.

Jika mereka tetap ngotot akan mendukung paslon IP-Fadli, Syukri mempersilakan tapi dilarang menggunakan atribut PPP. Ia menegaskan hingga saat ini PPP masih konsisten dengan dukungannya pada paslon HS-HP. Perikatan koalisi, menurut Syukri, merupakan perjanjian yang harus dilaksanakan secara optimal.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPC PPP Kota Jogja Fakhrudin yang menegaskan akan segera melakukan evaluasi terhadap laskar PPP yang tidak sejalan dengan partai. Diakui, banyak laskar PPP yang dibentuk oleh simpatisan, tapi ia menegaskan selama itu membawa atribut PPP, dan harus sejalan dengan instruksi partai. Termasuk dalam Pilwali 2017 yang mendukung paslon HS-HP.

“Sudah jelas, dari instruksi DPW PPP maupun SK dari DPP PPP ke HS dan HP. Tugas kami mengamankan itu,” jelas Ketua Organizing Commite tim pemenangan HS-HP ini. (pra/laz/ong)