RADARJOGJA.CO.ID – Warga Desa Bunder, Kecamatan Patuk menjadi korban penipuan biro Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Mereka sudah menyetorkan sejumlah uang. Namun mereka tak kunjung diberangkatkan sesuai tanggal kesepakatan.

Ada enam orang yang kena tipu biro abal-abal tersebut. Mereka terlanjur memberikan uang muka masing-masing sebesar Rp 6 juta. Sesuai kesepakatan, rencanannya enam orang warga Desa Bunder bakal diterbangkan ke Australia untuk dipekerjakan di perusahaan anggur.

Pejabat Fungsional Pengantar Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertran) Gunungkidul Tugino mengakui adanya kejadian tersebut. Ia mengatakan, kasus tersebut tengah ditangani dan belum sampai dibawa ke jalur hukum.

“Kami mendapat pengaduan dari Muhammad Nur, salah seorang korban. Ia mengaku menjadi korban penipuan oknum biro atas nama Chandra,” ungkap Tugino, Kamis (24/11).

Dari informasi tersebut, pihaknya langsung bergerak melakukan penelusuran. Setelah dilakukan kroscek pihak dinas, ternyata pelaku bukan dari lembaga resmi dan tidak terdaftar dalam Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).

“Calon TKI sebelum datang ke dinas mengaku bingung, karena tidak bias menghubungi Cahndra,” ungkap Tugino.

Masih menurut keterangan korban, lanjut Tugino, upaya penyelesaian perkara dengan jalur kekeluargaan sudah dilakukan. Bahkan, para korban sempat mendatangi rumah Chandra di Solo dan di Surabaya.

“Namun, yang bersangkutan tidak bisa ditemui, karena dijawab istrinya, tengah bekerja di Australia,” ungkapnya.

Akibat kejadian tersebut, para korban tidak hanya mengalami kerugian materi dan korban perasaan. Mereka sudah menunggu selama 8 bulan untuk diberangkatkan, namun tidak kunjung diberi kabar.

“Dari pengakuan korban, waktu itu diberi visa. Setelah diteliti lebih jauh ternyata hanya visa pelancong yang hanya berlaku selama 3 bulan,” terangnya.

Menurut Tugino, sebelumnya para korban sudah sakit hati dengan iming-iming gaji Rp 40 juta per bulan. Namun, mereka menempuh upaya damai. Pihak keluarga bersedia mengembalikan uang, meski tak penuh, karena alasan untuk biaya medical check dan paspor.

“Hingga sekarang, masih kurang Rp 2 juta atas nama Heni yang belum dikembalikan,” ujarnya.

Kepala Dinsosnakertran Gunungkidul Dwi Warna Widi Nugraha minta agar kasus ini menjadi pembelajaran bersama. Sebelum transaksi, ia minta masyarakat terlebih dahulu mengkomunikasikan dengan dinas. “Jangan tergoda dengan bujuk rayu apapun,” pinta Dwi Warna.(gun/hes)