KONI DIJ Tunggu Informasi Resmi

RADARJOGJA.CO.ID – JOGJA – Menpora secara resmo membatalkan gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja 2017 di Jawa Tengah. Hal itu setelah beredarnya surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia No 110/ 2016.

Surat tersebut berisi Pencabutan atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga No 61/ 2016 tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Tuan Rumah Pelaksana PON Remaja II Tahun 2017 tertanggal 22 November 2016.

Surat tersebut telah beredar di wartawan sejak Rabu (23/11). Mengenai hal tersebut, KONI DIJ mengaku masih menunggu pemberitahuan resmi dari KONI Pusat seiring dengan dicabutnya Jawa Tengah sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) II Remaja 2017 oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

“Kami belum menerima surat tersebut, sebelumnya surat yang kami terima akan ditunda. Kalau sekarang malah dicabut kami belum tahu,” kata Sekretaris Umum KONI DIJ KPH Indrokusumo kepada wartawan, kemarin (24/11).

Sebelumnya dia mengaku sempat ada wacana jika PON Remaja di Jateng tidak mendapat dukungan Kemenpora, PON Remaja sedianya akan dipindah dan digelar kembali di Jawa Timur. Namun karena tidak mendapat dukungan Kemenpora, maka biaya mandiri dari tuan rumah setempat.

Mengenai wacana itupun dia belum bisa menanggapi dan berbuat apapun. Pihaknya hanya masih menunggu keputusan resmi dari KONI pusat sebagai otoritas tertinggi KONI DIJ. Pada prinsipnya, KONI DIJ siap mengikuti kapan dan di mana pun event olahraga multievent nasional bagi para pelajar ini digelar.

Ketua Umum KONI DIJ GBPH Prabukusumo mengatakan, pihaknya menyayangkan jika PON Remaja benar dibatalkan. Sebab jika Kemenpora yang menggagas even tersebut, harus komitmen dan konsisten membiayai kegiatan tersebut. “Kami tidak katakan PON Remaja ini harus dilebur dengan Popnas atau tidak. Karena even tersebut sebenarnya juga ide bagus, namun tergantung pemerintah punya uang atau nggak,” ujarnya.

Jika memang akhirnya dibatalkan, akan menjadi kesalahan pemerintah karena telah menjadwalkan namun tidak dapat melaksanakan. Selain itu menurutnya, justru yang harus diperhatikan yakni jenjang prestasi olahraga usia muda hingga ke Olympic Youth.

Karena hal itu sudah tugas bagi KONI untuk mendukung dan menyelenggarakan olahraga prestasi sesuai Undang-Undang (UU) No 3/ 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN).

Selain itu, keberadaan Popnas dan PON Remaja menjadi peluang dan wadah bagi atlet-atlet muda untuk menambah pengalaman bertanding. Selain juga pendongkrak kemampuan atlet tersebut. Memang di sisi lain, perkara biaya kerap menjadi alasan dalam kesulitan menggelar even. Dia mencontohkan, untuk mempersiapkan PON Remaja tersebut KONI DIJ telah menganggarkan dana sekitar Rp 2,5 miliar pada tahun 2016.

“Even olahraga harusnya diumumkan jauh hari karena semakin jauh hari diumumkan maka kualitas pertandingan akan menentukan,” tegasnya. Menurutnya, tidak seperti sekarang. KONI Pusat seharusnya juga menghadap langsung ke Presiden Jokowi supaya bisa dibiayai atau tidak. Kalau tidak ada uang Presiden bisa mengundang perusahaan besar kelas nasional maupun internasional.

Menurutnya, pemimpin tidak boleh gengsi selama untuk kepentingan nasional, dan kalau perlu sertifikat olahraga itu presiden yang tanda tangan. “Saya yakin itu malah lebih laku,” tegasnya. (riz/din/ong)