RADARJOGJA.CO.ID – JOGJA – Pemkot Jogja memutuskan meminta bantuan pemerintah pusat untuk menanggung pembayaran ganti rugi investasi kepada PT Perwita Karya sebesar Rp 56 miliar. Hal itu menyusul ditolaknya kasasi Pemkot Jogja oleh Mahkamah Agung atas perkara sengketa pengelolaan Terminal Giwangan.

“Sekarang menunggu jawaban resmi dari pusat. Apakah pengambilalihan Terminal Giwangan itu sekaligus dengan konsekuensi hukumnya atau tidak,” ujar Kepala Bagian Hukum Kota Jogja Basuki Hari Saksono kemarin (23/11).

Basuki menegaskan, putusan MA harus dijalankan. Sementara, pengelolaan terminal akan diambil alih oleh Kementerian Perhubungan per 2017.

Melihat besarnya beban yang ditanggung pemkot, Basuki berharap dukungan pemerintah pusat. Tapi jika pusat menolak, Pemkot Jogja akan mengambilkan dari APBD 2018. Namun, realisasinya harus menunggu setelah Pilwali 2017. Penganggarannya harus atas persetujuan Wali Kota Jogja definitif.

“Usulan baru diajukan 2017 untuk APBD 2018. Itupun jka disetujui DPRD. Termasuk kemungkinan penganggaran satu tahun atau multiyears,” ucap Basuki.

Sementara Kuasa Hukum PT Perwita Karya Herkus Wijayadi mengungkapkan, sesuai putusan kasasi, rincian ganti rugi yang harus dibayar pemkot antara lain, aset yang telah dinilai dan disepakati sebesar Rp 41,5 miliar. Ditambah aset yang menjadi objek sengketa, yaitu pematangan tanah Rp 2,4 miliar, jaringan telepon Rp 319,4 juta, dan piutang Perwita Karya atas sewa kios Rp 6,3 miliar.

Kemudian tergugat dihukum membayar kerugian materiil berupa bunga 1,5 persen sebesar Rp 5,3 miliar. “Kami menang di pengadilan tingkat pertama dan dinyatakan N.O (Niet Ontvankelijk Verklaard) di tingkat kedua. Lalu menang lagi di tingkat kasasi. Pemkot mengajukan upaya hukum terakhir (peninjauan kembali/PK) dan dinyatakan ditolak,” katanya.

Sebagaimana diketahui, pada 2009 pemkot mengambil alih pengelolaan terminal secara sepihak karena menganggap PT Perwita Karya tak bisa menuntaskan pembangunan mal.

Padahal, sesuai perjanjian, investasi pembangunan terminal tipe A itu akan dikembalikan dalam jangka waktu 30 tahun. Sejak PT Perwita Karya membangun proyek terminal pada 2004.

Perwita Karya akhirnya menyerahkan aset ke pemkot pada 10 Maret 2009. Kontraktor properti itu melibatkan tim appraisal independen untuk menghitung jumlah total aset. Hasilnya, nilai investasi aset yang telah dikeluarkan sebesar Rp 41,5 miliar. Plus investasi lain senilai lebih dari Rp 9 miliar untuk keperluan pemasangan telepon, pematangan tanah, dan piutang usaha yang juga diklaim sebagai aset Perwita Karya. Namun, pemkot hanya mau membayar Rp 41,5 miliar, di luar tiga temuan tim appraisal. Karena itu Perwita Karya mengajukan gugatan hukum. (pra/yog/ong)