RADARJOGJA.CO.ID – JOGJA – Pengaturan pertanahan di DIJ mengalami sejarah panjang. Bahkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tidak bisa serta merta diterapkan di daerah berstatus istimewa ini.

UUPA baru resmi diberlakukan 24 tahun kemudian. Tepatnya sejak Gubernur DIJ Sultan Hamengku Buwono IX mengambil inisiatif memberlakukan sepenuhnya UUPA dengan keluarnya Perda No. 3 Tahun 1980. Sebelum adanya perda tersebut didahului terbitnya Keppres No. 33 Tahun 1984 dan Keputusan Mendagri No. 66, 67, 68 dan 69 Tahun 1984.

Berlakunya Perda No. 3 Tahun 1984 ternyata tak membuat pertanahan di DIJ khususnya terkait Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG) menjadi tuntas. Sebaliknya, status SG dan PAG justru mengalami ketidakpastian.

“Ketidakpastian hukum itu menimbulkan kegalauan bagi keraton,” ungkap pengamat pertanahan Suyitno SH MS saat menjelaskan sejarah pertanahan di DIJ di depan rapat kerja Pansus Raperdais Pertanahan di gedung DPRD DIJ, kemarin (23/11).

Rasa galau itu tidak berjalan sebentar. Namun berlangsung selama 28 tahun. Sejak 1984 ada yang berpendapat SG dan PAG dinyatakan hapus. “Statusnya beralih menjadi tanah negara,” ujarnya.

Mantan dosen perdata Fakultas Hukum UGM ini tak sepakat dengan pandangan tersebut. Alasannya, bila memerhatikan penjelasan pasal 3 Perda No. 3 Tahun 1984 yang dinyatakan tidak berlaku lagi adalah peraturan yang terkait kewenangan otonomi DIJ.

Artinya yang tidak berlaku adalah Perda DIJ No. 5, 10, 11, dan 12 Tahun 1950. Sedangkan Rijksblad Kasultanan No. 16 Tahun 1918 dan Rijskblad Pakualaman No. 18 Tahun 1918 tetap berlaku. Suyitno berdalih kedua rijksblad atau lembaran kerajaan itu bukan dikeluarkan Pemerintah DIJ atau Pemerintah RI.

“Rijksblad bukan produk Pemerintah DIJ, tapi dikeluarkan jauh sebelum ada DIJ atau NKRI. Ketidakpastian status SG dan PAG terjawab dengan UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ,” terangnya.

Anggota Parampara Praja (penasihat) gubernur DIJ bidang agraria ini menambahkan sejarah pertanahan di DIJ dimulai dari perjanjian Giyanti 13 Februari 1755. Juga adanya kontrak politik antara HB IX dengan Gubernur Jogjakarta Lucien Adam pada 18 Maret 1980 sebelum dikukuhkan sebagai sultan.

Keterangan Suyitno tentang sejarah DIJ itu dinilai tidak lengkap. Salah satu anggota pansus Sadar Narima mempermasalahkan tidak dicantumkannya Perjanjian Klaten 27 September 1830. Perjanjian itu berisi pembagian wilayah Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Jogjakarta.

Wilayah kasultanan yang semula luas berdasarkan Perjanjian Giyanti akhirnya dipangkas Belanda tinggal seluas seperti DIJ. Pasal 5 Perjanjian Klaten itu mengatur adanya daerah enclave (kantong). Surakarta mendapatkan daerah di Kotagede dan Imogiri 500 cacah serta Jogjakarta mendapatkan daerah 12 jung di sekitar makam Seselo, Sukowati, Sragen.

“Kenapa sejarah Perjanjian Klaten tidak disebutkan,” gugat Sadar.

Menanggapi itu, Suyitno mengakui adanya keberadaan Perjanjian Klaten. Namun dia tidak cukup mendalami masalah tersebut. “Apa yang saya sampaikan ada referensinya, bukan mengarang,” kilahnya.

Rapat kerja pansus yang dipimpin Rendradi Suprihandoko juga diwarnai perdebatan antaranggota pansus. Terutama antara Rendradi dengan tiga anggota pansus Arif Setiadi, Hamam Mustaqim, dan Sadar Narima. Perdebatan dipicu pernyataan Rendradi yang dinilai membatasi ruang gerak anggota pansus.

Selain itu, dalam rapat kerja itu Kepala Biro Hukum Setpov DIJ Dewo Isnubroto Imam Santoso bersedia mengadakan koreksi terhadap pengertian hak asal usul di raperdais. Pengertian hak asal usul dinilai tak sejalan dengan penjelasan pasal 4 huruf a UUK.

“Kami akan sesuaikan. Mohon maaf atas keterbatasan kemampuan kami,” katanya menjawab pertanyaan Arif Setiadi.

Usai rapat kerja, pansus menerima audiensi dari Forum Peduli Tanah DIY demi NKRI atau Forpeta NKRI yang dipimpin ketua umumnya Ziput Lokasari. Dalam pernyataannya, Forpeta menolak dibahasnya Raperdais tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Pakualaman.

Penolakan itu dilakukan karena raperdais itu tak pernah diperintahkan oleh UUK. “Yang diamanatkan adalah raperdais pertanahan, bukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah SG dan PAG,” katanya.

Ziput juga menampik klaim keraton dan Pakualaman memiliki tanah. Berdasarkan Perjanjian Giyanti 13 Februari 1755, tanah yang diterima Pangeran Mangkubumi merupakan pinjaman VOC. Mangkubumi kemudian bergelar HB I. “Tanah yang diserahkan HB IX dan PA VIII kepada NKRI adalah tanah Hindia Belanda. Ini yang harus kami apresiasi kebesaran jiwa kedua beliau,” pujinya. (kus/ila/ong)