Pemprov Tetapkan Sebesar Rp 1.570.000
MUNGKID – Besaran upah minimum kabupaten (UMK) 2017 Kabupaten Magelang telah ditetapkan Pemprov Jawa Tengah. Keputusan UMK sebesar Rp 1.570.000 itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/50 Tahun 2016.

Menanggapi itu, kalangan pekerja menilai bahwa besaran UMK belum sesuai dengan besaran kebutuhan hidup layak (KHL) Rp 1.608.762,95. Besaran UMK Rp 1.570.000 ini ditetapkan gubernur belum mencapai 100 persen.

“Di Kabupaten Magelang, UMK baru akan mencapai 100 persen KHL pada tahun 2018,” jelas Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Magelang Suparno kemarin (22/11).

Ia mengatakan, respons apa pun tidak akan bisa mempengaruhi keputusan gubernur. Keputusan itu tentu sudah mempertimbangkan beberapa aspek. Seperti hukum, kemampuan pengusaha dan kebutuhan pekerja/buruh.

Besaran UMK 2017 Kabupaten Magelang ini menjadi Rp 1.570.000. Atau naik Rp 10 ribu dari usulan Dewan Pengupahan Daerah yang direkomendasikan Pemkab Magelang Rp 1.560.000. Sementara kalangan pengusaha di Kabupaten Magelang menilai, kenaikan itu masih wajar dan dapat diterima.

“Bila ada yang keberatan boleh mengajukan penangguhan,” jelas Sekretaris Eksekutif DPC Apindo Kabupaten Magelang Nus Sunarto.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi (Disnakersostrans) Kabupaten Magelang Endot Sudiyanto mengaku belum menerima SK Gubernur tentang Penetapan UMK 2017. Ia sudah meminta pegawai untuk mengambil surat penetapan UMK dari Pemprov Jawa Tengah. “Tadi pagi (kemarin, Red) saya menugaskan staf mengambil ke Semarang,” ujarnya. (ady/laz/nal)