RADARJOGJA.CO.ID – JOGJA – Status pelaksana tugas (Plt) wali kota Jogja yang hanya memiliki kewenangan terbatas, menjadikan tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) belum bisa ditetapkan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 74/2016, kewenangan Plt hanya untuk mengesahkan Perda APBD dan Perda Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurut Ketua DPRD Kota Jogja Sujanarko, tiga Raperda itu adalah Raperda Kawasan Tanpa Asap Rokok (KATR), Raperda Penyelenggaraan Kearsipan dan Raperda Penyelenggaraan Pondokan. Tiga Raperda itu juga sudah melalui hasil evaluasi atau fasilitasi gubernur DIJ. “Tinggal ditetapkan saja dalam paripurna. Kemarin kita juga sudah sebar undangan, tapi ternyata kewenangan Plt wali kota hanya (mengesahkan) APBD dan OPD saja,” ujarnya kemarin (21/11).

Koko, sapaanya, mengaku sudah berkoordinasi dengan Sekretaris Kota Jogja Titik Sulastri terkait hal itu. Hasilnya, Sekkot Jogja sudah berkirim surat konsultasi ke Pemprov DIJ maupun Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri menanyakan apakah Plt wali kota bisa mengesahkan Raperda, selain APBD dan OPD. “Tinggal tunggu jawaban dari Jakarta seperti apa,” ungkapnya.

Koko sendiri juga mengaku belum tahu apakah pengesahan tiga Raperda itu harus menunggu hingga penjabat wali kota atau pejabat Wali Kota Jogja yang definitif. Politikus PDIP itu mengatakan, penjabat wali kota yang akan mulai bertugas 20 Desember 2016 nanti, juga belum tentu memiliki kewenangan untuk mengesahkan Raperda. Pengalaman penjabat Bupati Sleman, Bantul dan Gunungkidul lalu, dinilai sudah berbeda dengan saat ini. “Kewenangan penjabat apakah sama dengan Plt atau wali kota definitif, kami juga belum tahu. Aturan dalam Pilkada 2017 kan beda dengan 2015 lalu,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Kota Jogja Bambang Anjar Jalumurti mengatakan dari hasil komunikasi secara lisan dengan Pemprov DIJ maupun Ditjen Otda, Plt Wali Kota Jogja diperbolehkan mengesahkan Raperda selain APBD dan OPD. Tapi pihaknya masih menunggu surat jawaban resmi. “Harusnya memang boleh. Mengesahkan APBD dan OPD yang dianggap penting saja boleh, apalagi Perda lainnya,” ujar politikus PKS itu.

Selain tiga Raperda yang tinggal disahkan itu, sudah terdapat lima Raperda yang sudah persetujuan bersama dan tinggal diundangkan. Lima raperda lainnya masih dalam proses pembahasan, tiga raperda baru proses pembahasan tahap awal, dan satu raperda dalam proses fasilitasi di Biro Hukum Setprov DIJ. Hingga saat ini sudah dua perda di luar perda anggaran yang sudah disahkan tahun ini, yaitu Perda Kota Layak Anak dan Perda Rumah Susun. (pra/laz/ong)