Condong ke Pemikiran Penggugat UUK
JOGJA – Gubernur DIJ Hamengku Buwono X dinilai bertindak tidak konsisten dalam menjaga dan mempertahankan keistimewaan DIJ. Penilaian itu disampaikan Ketua Forum LSM DIJ Beny Susanto setelah mengetahui materi keterangan HB X di depan sidang Mahkamah Konsitusi (MK) dalam perkara uji materi pasal 18 ayat (1) huruf m UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ.

“Apa yang disampaikan gubernur mencerminkan inkonsistensi dan tidak lazim,” tuding Beny.

Apalagi, lanjut dia, pandangan HB X justru condong kepada pemikiran pemohon atau penggugat yang ingin mengubah UUK sekaligus menjauhi paugeran (aturan adat).

Secara terbuka Beny menyayangkan keterangan gubernur tersebut. Ini terutama dikaitkan dengan posisi HB X sebagai raja dan juga pejabat publik selaku gubernur.

“Sehingga patut diduga melanggar asas kepatuhan dan kepatutan,” katanya.

Gubernur, kata Beny, merupakan eksekutif daerah serta pelaksana undang-undang. Diingatkan, UUK merupakan produk dan akomodasi proses politik nasional yang melibatkan rakyat DIJ, DPRD DIJ, dan Pakualaman. “Bukan semata-mata keraton,” ucap Beny.

Mestinya yang dilakukan agar secepatnya merealisasi aturan turunan UUK agar implementasi UUK berbasis tradisi, nilai-nilai luhur, dan paugeran bisa dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana diberitakan, HB X di depan hakim MK menyatakan, frasa istri dalam syarat dan ketentuan administrasi calon gubernur dan wakil gubernur DIJ tidak lazim. Alasannya, ketentuan itu lebih tepat untuk pemilihan kepala daerah secara langsung atau tidak langsung karena tidak diketahuinya profil dan rekam jejak calon oleh pemilih.

Uji materi UUK tersebut diajukan kerabat Keraton Jogja RM Adwin Suryo Satrianto, Supriyanto dan kerabat Pakualaman Anggiastri Hanantyasari Utami. Pemohon lainnya adalah sejumlah aktivis perempuan seperti Prof Dr Saparinah Sadli dan kawan-kawan.

Mengomentari tudingan Forum LSM DIJ itu, Panglima Laskar Ratu Mangkubumi (LRM) Siswanta menilai salah alamat. Bahkan Siswanta balik menyindir Beny tak tahu masalah. Sebab, kehadiran HB X didampingi Paku Alam X bukan karena kemauan raja Keraton Jogja.

Namun berdasarkan risalah sidang pada 8 November 2016, HB X hadir atas perintah MK. Kedudukannya sebagai pihak terkait. Perintah untuk menghadirkan HB X dan PA X itu disampaikan langsung Ketua MK Arif Hidayat yang saat itu menjadi ketua majelis sidang. “Silakan baca risalahnya,” tuturnya.

Siswanta mengatakan, mestinya Forum LSM khususnya Beny bersedia menghormati dan menghargai pendapat HB X. Bukan memaksakan kehendak dengan membuat opini menyesatkan.

Pandangan yang disampaikan raja Keraton Jogja tersebut merupakan hukum tertinggi di keraton. HB X tegas-tegas mengatakan seluruh sabdanya mulai sabdatama, sabdaraja dan dawuhraja merupakan paugeran yang harus dihormati seluruh kerabat dan kawula Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

“Bagi mereka yang tidak setuju dengan sabdaraja dan dawuhraja, terutama pengangkatan GKR Mangkubumi mestinya berbesar hati. Kalau masih merasa sebagai kerabat dan abdi dalem harus loyal. Bila tak loyal, berarti siap dipocot (dipecat). Sultan punya otoritas,” tegasnya.

LRM , lanjut dia, mendukung penuh upaya hukum tersebut. Bahkan Siswanta merasa yakin MK akan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan mengambulkan permohonan tersebut.

“Gubernur perempuan merupakan keniscayaan. Soal waktu saja. Sejarah nanti yang membuktikan,” ujarnya percaya diri.

Terpisah, kerabat Keraton Jogja GBPH Prabukusumo mencurigai mereka yang menggugat UUK memiliki korelasi positif dengan lingkaran di seputar HB X. “Jangan-jangan mereka suruhan sultan sendiri?” tanya Prabukusumo.

Salah satu penggugat yakni RM Adwin Suryo Satrianto merupakan putra RM Aning Sunindyo. Saat ini, Prabukusumo memosisikan Aning sebagai tangan kiri sultan. Tangan kanannya adalah RM Noeryanto, adik Aning.

Agustus 2015, Aning dan Noeryanto mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa sebagai Kanjeng Pangeran Haryo (KPH). Aning bergelar KPH Suryahadiningrat dan Noeryanto bergelar KPH Yudhahadiningrat.

Keduanya menjadi kerabat yang memperoleh kalenggahan (kedudukan) sebagai pangeran tak lama setelah sultan mengubah namanya dari Hamengku Buwono X menjadi Hamengku Bawono Ka 10. (kus/ila/mg1)