RADARJOGJA.CO.ID-Salah seorang penyusun Undang-Undang dan perwakilan Dewan Perakilan Daerah (DPD) yang ikut dalam sidang permohonan UUK DIJ Nono Sampono memberikan solusi. Polemik antara jabatan gubernur harus laki-laki sesuai UUK atau tidak sudah diantisipasi saat pembahasan UU No 12 tahun 2013 tersebut.

Nono menjelaskan, kalau pun tidak ada kerabat Keraton maupun Kadipaten Paku Alam yang memenuhi syarat untuk menjadi gubernur, pemerintah bisa turun tangan. Pemerintah bisa mengangkat pejabat gubernur untuk DIJ.

“Tentunya setelah mendapat pertimbangan kesultanan dan kadipaten sampai dilantiknya Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai gubernur,” ujar Nono Sampono.

BACA: Sultan Minta Ketentuan Gubernur DIJ Harus Laki-Laki Dihapus

Menurut Nono, delapan orang dari aktivis perempuan, kerabat Keraton, abdi dalem, dan beberapa orang lain terhadap klausul persyaratan calon gubernur harus laki-laki tak memiliki legal standing yang kuat. Mereka tidak memiliki kedudukan sebagai pihak yang dirugikan dengan ketentuan pasal tersebut.

Menyangkut substansi gugatan, Nono menilai, pasal tersebut bukanlah persoalan lantaran sudah ada mekanisme jika Sultan Hamengku Buwono tidak memenuhi syarat.

“DPRD DIJ menetapkan Adipati Paku Alam sebagai wakil gubernur. Adipati Paku Alam-lah yang bertakhta sekaligus melaksanakan tugas gubernur sampai dengan dilantiknya Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai gubernur,” tuturnya. (JPG/eri)