RADARJOGJA.CO.ID-Raja Keraton Jogja Sri Sultan Hamengku Bawono Ka. 10 akhirnya memberikan keterangan di sidang judicial review pasal 18 ayat (1) huruf M UU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UUK DIY) di Mahkamah Konstitusi.

Di hadapan majelis hakim MK, Sultan yang hadir bersama Adipati Pakualam Sri Paduka Pakualam X sebagai pihak terkait ini meminta ketentuan syarat gubernur DIJ berjenis kelamin laki-laki dihapus.

Dia menilai, urusan apakah yang menggantikan kepala daerah itu laki-laki atau perempuan menjadi hak internal keraton. “Proses penggantian kekuasaan terhadap takhta kerajaan menjadi kewenangan otonomi raja sebagai pemegang kekuasaan pembentukan paugeran,” ujarnya saat memberikan keterangan.

Uji materiil terhadap UU itu dilakukan delapan warga Jogja yang merasa dirugikan norma di pasal tersebut. Dalam pasal itu disebutkan, calon gubernur dan calon wakil gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat menyerahkan daftar riwayat hidup.

Yang jadi polemik adalah atau menjelaskan gubernur harus laki-laki adalah di perincian isi daftar riwayat hidup. Yakni, harus meliputi riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak.

Oleh pemohon, frasa “istri” dalam pasal tersebut dinilai ambigu dan inkonstitusional. Sebab, secara tidak langsung telah membatasi adanya kemungkinan perempuan dipilih sebagai gubernur. Itu dinilai bertentangan dengan konstitusi yang tidak membeda-bedakan jenis kelamin.

Ditemui seusai sidang, Sultan meminta agar frasa “istri” dihapus. Kalaupun itu tidak dihapus, harus ada kalimat tambahan. “Kalau tidak dihilangkan, ya ditambah suami atau istri,” imbuhnya. (JPG/eri)