Dok. Radar Jogjaa Online
RADARJOGJA.CO.ID – Batas waktu pengosongan bangunan dan vegetasi di area zona inti gumuk pasir pesisir selatan Bantul berakhir, Kamis (17/11). Kendati demikian, Satpol PP tak langsung bertindak. Pelaksanaan eksekusi menunggu hasil rapat keputusan hari ini.

Kasat Pol PP Bantul Hermawan Setiaji menyatakan, keputusan eksekusi melibatkan pemkab dan Pemprov DIJ. Pemkab tidak dapat memutuskan sepihak. “Tuntutan warga soal ganti rugi juga akan dibahas,” jelas Hermawan.

Menurutnya, pemkab telah menempuh serangkaian tahapan. Mulai sosialisasi, penerbitan surat peringatan (SP) satu hingga tiga, serta instruksi pengosongan. Langkah terakhir adalah eksekusi. Seluruh bangunan yang masih berdiri di area tersebut akan dibongkar paksa. Sebelumnya, aparat telah mengimbau penghuni gumuk pasir agar membongkar bangunan sendiri. Namun, sebagian besar penghuni tak mengindahkan imbauan tersebut.

Ketua Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran (ARMP) Watin mengklaim, belum jelasnya rencana eksekusi seluruh bangunan dan vegetasi karena adanya tuntutan penghuni gumuk pasir. Mereka ingin berembuk lagi terkait relokasi dan pemberian ganti rugi. “Warga sudah bersedia (direlokasi). Asalkan tuntutan dipenuhi,” ucapnya.

Watin malah melontarkan hasil pertemuan antara pemkab dan pemprov dalam menyikapi persoalan itu. Dalam berbagai pertemuan, kata Watin, pemerintah tidak ingin menyengsarakan rakyat dengan rencana penertiban ini. Hal itulah yang menjadi alasan ARMP, sehingga mereka layak mendapatkan ganti rugi. “Kalau tidak dikabulkan, ya, sama saja,” ketusnya.

Koordinator Benteng Kedaulatan DIJ Sigit Priyono Harsito Putro mendorong Pemkab Bantul segera menertibkan area zona inti gumuk pasir. Pertimbangannya, gumuk pasir merupakan aset termahal yang dimiliki DIJ. Bahkan, Indonesia. Sebab, di dunia hanya ada dua titik. Yakni, di Meksiko dan Parangkusumo. “Setelah penertiban bisa ditata ulang untuk dijadikan wisata edukasi,” ujarnya.

Mengenai nasib penghuni di zona inti gumuk pasir, pria yang akrab disapa Sigit Grenjeng ini menyarankan pemkab maupun pemprov turun ke lapangan untuk bicara dari hati ke hati. Termasuk menjamin adanya relokasi dan ganti rugi.

“Dari mana asal-usul mereka pemerintah harus mengedepankan aspek kemanusiaan,” pintanya.

Dalam kesempatan itu, Sigit juga mendesak pemerintah tegas terhadap aktivitas penambangan pasir di sekitar gumuk pasir. Tak terkecuali di kawasan Pantai Parangtritis. Sebab, aktivitas penambangan ilegal ini telah terjadi berulang kali. “Ada yang membekingi atau tidak tetap harus ditindak,” tegasnya. (zam/yog/mar)