JOGJA-Penerapan Peraturan Wali Kota (Perwal) No 17/ 2016 tentang Perubahan Perwal No 12/ 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) mulai berjalan. Tak sekadar ajakan atau stiker larangan yang tertempel di pintu masuk instansi jajaran Pemkot Jogja, implementasi KTR juga mulai menyasar ke instansi-instansi.

Kepala Bidang Promosi Pengembangan dan Sistem Informasi Kesehatan (Probangkes dan SIK) Dinkes Kota Jogja Tri Mardoyo menjelaskan, penerapan KTR saat ini sudah sampai ke implementasi pengawasan. Bentuknya, kini setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkot Jogja wajib mengirimkan perwakilan untuk menjadi Satgas Pengawasan. “Mereka tidak bertugas di SKPD-nya. Tapi dilukir, wakil SKPD A ke SKPD B, begitu seterusnya,” ujar Tri Mardoyo, kemarin (17/11).

Satgas ini hanya mengawasi saja. Petugas tidak bisa menegur atau memberikan sanksi. Yang bertugas untuk memberi teguran dan sanksi langsung kepala SKPD masing-masing. “Mereka hanya mengawasi lalu mencatat dalam formulir pemantauan wilayah KTR,” tandasnya.

Di dalam formulir itu, berisikan hal-hal mengenai KTR. Mulai dari penemuan orang merokok di dalam gedung, keberadaan ruangan khusus merokok di setiap gedung, tanda larangan merokok di pintu masuk, bau asap, asbak dan korep api, sampai puntung rokok harus diawasi. “Kalau menemukan ya dicatat. Nanti formulir ini diserahkan ke kepala SKPD masing-masing,” katanya.

Bahkan, pengawasan mengenai larangan untuk merokok juga sampai ke penjualan rokok. Keberadaan sales atau SPG yang biasanya hilir mudik, keluar masuk di setiap SKPD menawarkan rokok juga menjadi bagian penilaian. “Sebagai KTR, semua yang berbau dengan rokok dilarang,” tegasnya.

Tapi, langkah untuk benar-benar menjadi KTR, lanjut Tri, harus melalui banyak langkah terlebih dahulu. Langkah pertama tentu saja, memberikan kawasan perkantoran milik Pemkot Jogja dari rokok. “Baru kemudian kami akan menyasar swasta,” lanjutnya.

Salah seorang anggota Satgas Pemantau Michael menegaskan, pengawasan terhadap rokok ini berlangsung biasa. Artinya, dengan tambahan tugas tersebut, tak menambah beban dirinya. “Pekerjaan utama juga tetap berjalan. Tidak ada yang terbengkalai,” katanya.

Selain memperbaiki diri terlebih dahulu, Tri mengatakan, KTR di masyarakat yakni RW juga berlangsung masif. Sampai dengan Agustus 2016 silam, sudah ada 103 RW yang mendeklarasikan sebagai kampung bebas rokok.

Kampung-kampung tersebut menetapkan diri sebagai kampung bebas rokok merupakan inisiatif sendiri. Warga di RW tersebut sepakat untuk melarang aktivitas merokok di kampungnya. “Ini langkah yang menggembirakan. Tanggapan masyarakat ternyata sangat antusias untuk menjaga sanak famili dan keluarganya sehat terbebas dari asap rokok,” tambah Tri Mardoyo. (adv/din/mg1)