RADARJOGJA.CO.IDDewan Pertimbangan Daerah (DPD) minta pemerintah mencabut atau membuka membuka moratorium penerimaan pegawai negeri sipil (PNS). Usulan ini dilakukan lantaran kebijakan daerah melakukan pengangkatan tenaga harian lepas (THL) dinilai membebani anggaran.

“Dampak rasionalisasi jumlah PNS, di daerah mengeluarkan anggaran untuk rekrutmen THL. Dari pada anggaran daerah banyak keluar untuk THL lebih baik moratorium dicabut,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Gunungkidul Sigit Haryanto di hadapan M. Hafidz Asram, anggota DPD asal DIJ. M. Hafidz Asram bertemu dengan masyarakat di Pemkab Gunungkidul, Senin (14/11).

Sigit meneruskan, BKD menaruh harapan besar pada anggota DPD agar memperjuangkan aspirasi tersebut, sehingga kebijakan pemerintah pusat bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

“Nanyak kebijakan-kebijakan yang tumpah tindih. Di antaranya UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dikalahkan dengan surat edaran menteri,” keluhnya.

Misalnya, peralihan kewenangan dari daerah ke pusat. Hingga sekarang, belum ada kejelasan mengenai peralihan kewenangan tersebut. Padahal pemerintah daerah sudah melepas.

“Ini sudah akhir tahun. Kami nanti harus berhadapan dengan pemeriksaan. Kalau aset dan kewenangan dilepas, namun pemrintah pusat belum ada aturan jelas, bagaimana dengan sistem pemeriksaan dan perencanaan di daerah,” ucapnya.

Menanggapi masukan tersebut, Hafidz Asram mengatakan, semua masukan dari daerah akan dilakukan pembahasan di pusat, sehingga ada solusi. Ia mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pejabat di daerah.

“Kalau pertemuan dengan bupati, mungkin keluhan tidak sedetail ini,” kata Hafidz Asram.

Selanjutnya, berbagai masukan yang ada akan diperjuangkan agar bisa dicarikan jalan keluar. Prinsipnya, BPD siap berjuang, sehingga daerah diberikan kewenangan mengangkat PNS dan pemerintah pusat mencabut moratorium PNS.

“Tuntutan dari daerah agar moratorium PNS dicabut akan kami kawal. Tadi sepakat daerah sudah bisa mengukur kebutuhan PNS sendiri,” kata Hafidz Asram.(gun/hes)