RADARJOGJA.CO.ID – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) masih melakukan proses likuidasi terhadap 14 bank yang ada di Indonesia. Sementara, sampai 31 Oktober 2016, LPS sudah menyelesaikan proses likuidasi 76 bank yang bermasalah. Rinciannya, satu bank umum dan 75 bank perkreditan rakyat (BPR).

Sejauh ini, LPS juga telah membayar dana milik nasabah sebesar Rp 1,4 triliun atau 78 persen. Adapun yang belum terbayar menyisakan sekitar 22 persen dengan nilai Rp 310 miliar.

“Beberapa persyaratan tidak dipenuhi oleh pihak bank, sehingga dana milik nasabah tidak bisa dibayarkan LPS,” ungkap Kepala Eksekutif LPS Fauzi Ichan saat kunjungan ke Jogjakarta, Selasa (15/11).

Fauzi Ichsan menyebut, beberapa alasan mengapa dana nasabah tersebut tidak bisa dibayarkan LPS. Seperti simpanan tidak tercatat dalam neraca, penyalahgunaan wewenang oleh manajemen bank atau pemilik, dan dana yang disimpan di atas Rp 2 miliar. Dari Rp 2 miliar yang dibayarkan, selebihnya tidak menjadi tanggungjawab LPS.

Saat ini, aset LPS per Oktober 2016 mencapai Rp 72,7 triliun. Sementara bank peserta penjaminan LPS per 30 September 2016 mencapai 1.912 bank. Ini terdiri dari 118 bank umum dan 1.794 BPR.

Kedatangan Fauzi Ichan ke Jogjakarta juga dalam rangka workshop penanganan bank. LPS bekerja sama dengan World Bank dan Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), yakni lembaga serupa LPS dari Amerika Serikat.

Acara tersebut mengundang perwakilan LPS, Bank Indonesia (BI), World Bank, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).(hes/dem).