RADARJOGJA.CO.ID – JOGJA – Delapan pendiri tower telekomunikasi ilegal di Kota Jogja tidak mengacuhkan surat peringatan (SP) yang dikeluarkan Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Jogja. Hingga SP 3, tidak ada tanggapan dari para pendiri tower.

Kepala Dintib Kota Jogja Nurwidi Hartana mengatakan setelah hingga SP 3 tidak ada respon positif dari pendiri tower, pihaknya mulai melakukan proses kajian untuk menyusun telaah yang akan diserahkan ke Plt Wali kota. Surat perintah eksekusi berupa perobohan paksa konstruksi tower ilegal merupakan kewenangan Kepala Daerah. “Sudah mulai kajian, tak ada respon (dari pemilik tower),” ujarnya kemarin (15/11).

Untuk menurunkan delapan tower ilegal, Nurwidi mengatakan menunggu perintah dari Kepala Daerah, dalam hal ini Plt Wali Kota Jogja. Sejak akhir Oktober lalu, Dintib Kota Jogja melayangkan SP pada delapan pendiri tower. Nurwidi mengatakan sementara baru delapan tower karena keterbatasan anggaran, sehingga dilakukan secara berkala dan diproritaskan pada menara selular liar yang berdiri di fasilitas publik seperti di taman dan trotoar.

Terpisah Plt Wali Kota Jogja Sulistyo mengatakan persoalan terkait tower akan dicarikan solusi yang bisa dinikmati semua kalangan masyarakat. Menurut Sulis persoalan tower terkait juga dengan sinyal telekomunikasi. “Jika tower diturunkan nanti malah blank spot, itu juga yang harus diperhatikan,” ujarnya.

Meskipun begitu lokasi pemasangan tower yang berada di fasilitas publik, seperti di trotoar maupun taman harus diatur. Menurut dia, dalam penanganan tower telekomunikasi harus menguntungkan bersama tapi juga tertib. “Harapanya semua masyarakat bisa menikmati tapi juga tertib,” ujarnya.

Untuk pengaturan lokasi tower telekomunikasi, Asisten Bidang Pemerintahan dan Keselamatan Sekprov DIJ itu mengatakan akan melihat lagi apakah cukup diatur dengan Perda atau perlu membuat Perwal. Sulis mengatakan saat ini juga masih menunggu proses pembahasan Perda menara telekomunikasi saat ini masih dibahas di DPRD Kota Jogja.

Sedang terkait dengan perubahan Perwal Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Menara Telekomunikasi agar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, sesuai saran dari Biro Hukum Setprov DIJ, Sulis mengatakan akan mempelajarinya dulu. “Kita lihat dulu kewenangan Plt, butuh perubahan Perwal atau cukup Perda,” ujarnya. (pra/ong)