RADARJOGJA.CO.ID – JOGJA – Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemda DIJ Gatot Saptadi mendukung teknologi Tanda Tangan Digital. Program yang digelontorkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ini sangat tepat untuk diterapkan.

Menurutnya kemajuan teknologi saat ini perlu direspon. Adanya teknologi tanda tangan digital akan mempermudah perihal pengarsipan. Selain itu dari sisi lingkungan juga mendorong gerakan minimalisasi penggunaan kertas.

“Ini sejalan dengan semangat Pemda DIJ melalui e-government sejak 2005. Kedepan teknologi ini akan sangat membantu bidang pengarsipan. Mampu mewujudkan pelayanan prima dan upaya mewujudkan Jogja Cyber Province,” ujarnya dalam sosialisasi tanda tangan digital di Ballroom Hotel Tentrem, kemarin (14/11).

Dirinya juga mendorong agar sosialisasi ini sampai ke level bawah. Sehingga peran teknologi tidak hanya menyentuh beberapa elemen masyarakat saja. Apalagi jika teknologi ini bisa diterapkan diseluruh sentra pelayanan masyarakat.

“Masyarakat wajib tahu dengan adanya teknologi ini. Efisisensi sangat jelas terlihat dalam penerapan teknologi ini,” tambahnya.

Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kemenkominfo Herry Abdul Aziz menjamin teknologi ini aman. Dalam tanda tangan digital ini sendiri terdapat data pribadi. Sehingga untuk pemilik dan pengguna tanda tangan digital hanya perseorangan saja.

System keamanan juga merambah keamanan dokumen. Dimana dokumen yang tercantum tanda tangan digital tidak bisa diubah. Sehingga menutup kemungkinan pemalsuan dan manipulasi dokumen.

“Kelemahan selama ini karena system keamanan dan kekuatan hukum masih lemah. Tanda tangan digital sudah dilindungi oleh UU ITE sehingga aman. Data pemilik juga hanya sebatas nama tidak sampai mendalam,” ujar Herry.

Sistem pembuatan tanda tangan digital sangat terperinci. Diawali dengan pendaftaran, verifikasi hingga penerbitan tanda tangan digital. Penerbitan system ini melalui platform Sistem Verifikasi Online (SiVION).

Kasubid Teknologi Keamanan Informasi Kemenkominfo Riki Arif Gunawan menuturkan perlu ada langkah serius atas program ini. Salah satunya kesepahaman secara nasional untuk penerapan teknologi ini.

“Jika keberadaan tanda tangan digital ini masih belum merata, maka akan sulit bagi masyarakat untuk menggunakannya. Untuk saat ini kita hanya menyasar 11 kota besar, yang koneksi internetnya stabil,” jelasnya. (dwi/ong)