RADARJOGJA.CO.ID – BANTUL – Aktivitas penambangan pasir ilegal di Pedukuhan Mancingan, Parangtritis, Kretek menuai sorotan tajam dari sejumlah kalangan. Seperti Komisi C DPRD Bantul dan Satpol PP. Sebab, aktivitas ini telah berjalan hampir empat bulan. Tanpa ada satupun warga yang berani melaporkannya.

Anggota Komisi C DPRD Bantul Suryono menengarai ada yang membekingi aktivitas penambangan liar ini. Salah satu indikatornya warga di sekitar lokasi penambangan tidak ada yang berani bersuara. Padahal, truk-truk pengangkut pasir ini hampir setiap hari lalu-lalang melewati permukiman warga.

“Kalau warga tidak tahu sangat impossible (tidak mungkin),” ketus Suryono di sela melakukan inspeksi mendadak (sidak) di lokasi penambangan pasir ilegal di pedukuhan Mancingan, kemarin (14/11).

Tak hanya warga, Suryono juga mengeluhkan lemahnya pengawasan aparat penegak hukum. Seperti halnya warga, politikus Partai Golkar ini juga menduga aparat penegak hukum tutup mata dengan aktivitas penambangan liar ini. Bagaimana tidak, titik lokasi penambangan tidak jauh dari kantor salah satu aparat penegak hukum.

“Kalau nggak tahu juga nggak masuk akal,” sindir Suryono tanpa menyebut lembaga aparat penegak hukum ini.

Atas dasar itu, Suryono mendesak pemkab maupun pemprov menindak tegas aktivitas penambangan pasir liar. Dengan melakukan penutupan. Lagi pula, karakteristik pasir di pantai Parangtritis yang ditambang ini mirip dengan gumuk pasir. “Eman kalau habis ditambang,” tandasnya.

Dukuh Mancingan Handri Sarwoko tidak dapat berbuat banyak dengan aktivitas penambangan pasir di sekitar rumahnya itu. Dia mengaku pernah menegur para penambang. Hanya, mereka tidak menggubrisnya. “Saya bilang itu melanggar lho,” tuturnya.

Selepas itu, Handri berdalih tidak pernah mendekat ke lokasi penambangan. Kendati begitu, Handri membantah tindakannya itu lantaran ada preman atau orang yang menjadi beking. “Nggak,” kelitnya.

Dalam kesempatan itu, Handri juga mengaku tidak mengenal penambang plus para pekerjanya. Semuanya bukan warga Mancingan.

Kasat Pol PP Hermawan Setiaji menyatakan, tidak dapat melangkah jauh menindak praktik penambangan liar. Satpol PP hanya sebatas mampu menghentikan. Mengingat, yang berwenang melakukan penindakan adalah pemprov. Atas dasar itu, lanjut Hermawan, Satpol PP berencana mengusulkan penyusunan perda yang mengatur penindakan atas pelanggaran galian C. “Nanti kami komunikasikan dengan provinsi,” ucapnya.

Dari pantauan, sekitar lokasi penambangan sudah terpasang garis polisi. Garis ini dipasang Polairud Polda DIJ.

Sementara itu, kecurigaan pasir hasil penambangan ilegal di pedukuhan Mancingan, Parangtritis, Kretek masuk ke proyek pembangunan Pasar Angkruksari bukan isapan jempol. Itu merujuk hasil inspeksi mendadak Komisi C DPRD Bantul di lokasi pembangunan pasar yang terletak di selatan kantor kecamatan Kretek ini. Ya, usai melakukan sidak di lokasi penambangan, komisi yang membidangi infrastruktur dan tata ruang ini bergeser menuju titik pembangunan pasar Angkruksari.

“Setelah kami lihat pasir untuk urug paving ini memang pasir pantai,” jelas Wakil Ketua Komisi C DPRD Eko Sutrisno Aji di sela sidak kemarin.

Menurut Eko, ciri-ciri pasir yang digunakan di pasar Angkruksari persis dengan pasir pantai. Warna pekat dan bulirnya identik.

Dengan adanya temuan ini, Eko berjanji bakal meminta konfirmasi dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Tujuannya meminta penjelasan terkait adanya proyek milik pemerintah yang menggunakan material ilegal. “Ini ironis,” ucapnya.

Totok Wisnu, Project Manager PT Citra Prasasti Konsorindo, perusahaan pemenang lelang pembangunan pasar Angkruksari, menyatakan, bahan material pasir diperoleh dari salah satu suplier di wilayah Monjali, Sleman. “Kami nggak tahu suplier dapat dari mana,” dalihnya.

Kendati begitu, Totok mengklaim salah satu material yang digunakan untuk pemasangan paving blok bukan pasir pantai. Sebab, DPU telah mewanti-wanti untuk menggunakan bahan material berkualitas. (zam/ila/ong)