RADARJOGJA.CO.ID – JOGJA – Setelah Mrican, Pemkot Jogja akan menyasar kawasan Pasar Kembang (Sarkem) yang cukup fenomenal karena adanya praktik prostitusi di dalamnya. Mucikari dan pekerja seks komersial (PSK) yang ada di pusat kota itu akan dientaskan dan bisa mencari pekerjaan lain yang halal.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jogja Edy Muhammad mengklaim, wilayahnya tak memiliki lokalisasi prostitusi. Namun, dia mengakui ada beberapa kampung yang di dalamnya terdapat praktik esek-esek.

Karena itulah pemkot menginisiasi program pengentasan PSK dan mucikari. Dimana ujicoba pertama diterapkan di kawasan Mrican, Giwangan, Umbulharjo. Keberhasilan program tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemkot.

Jika berhasil, program pengentasan PSK dan mucikari di Mrican nantinya akan dijadikan model untuk kasus serupa di lokasi lain. “Program ini (di Mrican) nanti akan kami catat dan duplikasikan,” ujar Edy kemarin (13/11).

Kendati demikian, Edy mengaku tak bisa serta merta menerapkan program tersebut. Tapi menunggu itikad dari masyarakat setempat. “Syarat utamanya ada keinginan dari warga setempat,” lanjutnya.

Di Mrican, misalnya. Menurut Edy, program pengentasan PSK dan mucikari diterapkan karena masyarakatnya yang punya keinginan meredam gejolak sosial dan membebaskan wilayah mereka dari praktik prostitusi.

Program pengentasan PSK di bekas lokalisasi Sanggrahan itu sudah mulai dilakukan dengan perubahan jenis usaha. Dari jasa prostitusi, kini ada yang mau beralih membuka tempat parkir atau membuka warung angkringan. “Ini tentu kami akan fasilitasi,” kata Edy.

Fasilitas didanai dengan APBD maupun dana lain, seperti dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) atau melalui anggaran corporate social responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan swasta. Mengenai pos anggaran di APBD, Edy mengaku tidak hafal. Dia menyebut, dana dibagi di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, seta Bappeda.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial DIJ Untung Sukaryadi mengatakan, pengentasan prostitusi tidak cukup hanya dengan menutup kawasan. Tapi harus dipikirkan juga alih profesi bagi PSK dan mucikari. Supaya tidak menimbulkan prostitusi terselubung.

Hal pertama yang diminta Untung untuk dilakukan adalah identifikasi. “Yang jelas pemerintah dan masyarakat setempat harus punya komitmen pemberantasan praktek prostitusi,” tegasnya. (pra/yog/ong)