RADARJOGJA.CO.ID – KULONPROGO- Daftar pemilih sementara (DPS) sudah diumumkan, namun hingga kini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulonprogo belum menerima aduan masyarakat.

Guna menghindari persoalan di kemudian hari, KPU berencana melakukanjemput bola untuk meng-up date data pemilih. Sebagaimana kerap menyelimuti perhelatan pemilihan umum, warga enggan mengecek kepesertaan pada DPS.

Persoalan muncul ketika daftar pemilih ditetapkan dan nama mereka tak masuk di dalamnya. Tak jarang, protes warga terjadi kala mereka terancam kehilangan hak suara karena tak terdaftar sebagai pemilih.

“Memang, kesadaran masyarakat melakukan cek dan pencermatan DPS masih minim,” ucap Divisi Perencanaan dan Informasi Sumber Daya Manusia dan Organisasi KPU Kulonprogo Marwanto kemarin (13/11).

Berkas DPS ditempel di setiap balai desa. Marwanto berharap, setiap warga yang memiliki hak pilih proaktif mengeceknya. “Silakan dicermati untuk memastikan sudah masuk dalam data atau belum. Kalau tidak silakan cek ke laman resmi KPU,” pintanya.

Pengumuman DPS berlangsung hingga Sabtu (19/11). Saran pendapat dan masukan dari masyarakat terkait data ini akan diterima untuk dilakukan perbaikan. Mengikuti tahapan, daftar pemilih akan ditetapkan 6 Desember mendatang.

“Bisa lapor ke panitia pemungutan suara (PPS) di desa jika memang namanya belum tercantum atau ada perubahan identitas lain,” lanjutnya.

Komisioner Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Tri Mulatsih mengklaim, lembaganya sudah melakukan up date data secara maksimal. Baik melalui petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) maupun sistem informasi data pemilih (Sidalih). Ia meyakini, saat ditetapkan tidak akan banyak data yang berubah.

“Perubahan data terbanyak kemungkinan pada jumlah pemilih. Karena ada yang meninggal dunia atau pindah penduduk,” ucapnya.

Terpisah, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Tamyus Rochman menegaskan, masalah daftar pemilih tak boleh dipandang sebelah mata. Terbukti dari banyak pengalaman, hal itu kerap menuai persoalan saat menjelang hari-H pencoblosan surat suara. “Karena itu kami tetap fokus awasi proses pendataan daftar pemilih tetap,” ujarnya.

Tamyus mengingatkan, KPU harus membuat surat keterangan atau berita acara terhadap setiap perubahan data pemilih. “Kami akan terus mengkaji, karena saat penetapan DPS masih ada temuan data ganda. Termasuk jenis kelamin yang berubah,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, KPU Kulonprogo menetapkan DPS sebanyak 335.502 pemilih. Terdiri atas 162.931 laki-laki dan 172.571 perempuan.(tom/yog/ong)