Ilustrasi/Radar Jogja Online
RADARJOGJA.CO.ID, BANTUL – Pelan tapi pasti Pemkab Bantul terus memperbaiki program layanan kesehatan. Yang terbaru adalah mendaftarkan sebagian penerima jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) sebagai peserta program jaminan kesehatan nasional (JKN).

Kepala Dinas Kesehatan Bantul Maya Sintowati Pandji mengungkapkan, ada skala prioritas dengan kebijakan integrasi peserta Jamkesda ke dalam program JKN.

Integrasi diprioritaskan bagi pemegang kartu Jamkesda yang menderita penyakit katastropik. Seperti gagal ginjal, dan jantung.

“Sehingga kami harus menyeleksi. Nanti warga miskin yang masih tercecer juga bisa didaftarkan,” katanya, Jumat (11/11)
Maya berharap pasien penderita katastropik dapat tertangani dengan maksimal. Toh, anggaran yang dikeluarkan pemkab untuk membayar premi JKN kelas tiga ini sama dengan Jamkesda
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jogja Sri Mugirahayu menyebutkan, ada 23.500 peserta Jamkesda yang bakal didaftarkan sebagai pemegang kartu Indonesia sehat (KIS). Pendaftaran dilakukan bertahap. Hingga sekarang baru ada 2.100 peserta Jamkesda yang diikutsertakan sebagai peserta JKN. “Karena per 1 November data yang siap baru itu,” jelas Sri di sela launching KIS APBD di gedung Parasamya kemarin (11/11).

Sri memastikan per 1Januari 2017 seluruh peserta Jamkesda bakal terdaftar. Dengan begitu mereka bisa menikmati berbagai pelayanan kesehatan dari pemerintah pusat. “Operatornya BPJS Kesehatan,” ucapnya.

Sri mengklaim ada banyak keuntungan dengan integrasi peserta Jamkesda ke dalam program JKN. Salah satunya berupa pelayanan kesehatan di berbagai rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Toh, nilai premi yang harus dibayar pemkab untuk Jamkesda dan JKN sama. “Rp 23 ribu per jiwa,” sebutnya. (zam/yog/mar)