Ground Breaking Akhir November

JOGJA – Masih adanya penggarap lahan yang akan melanjutkan proses hukum ke Mahkamah Agung (MA) diharap tidak menjadi kendala untuk percepatan pembangunan bandara baru di Kulonprogo. Gubernur HB X pun berharap pembebasan lahan dan pembayaran ganti rugi selesai seusai target yakni 28 November mendatang.

“Karena sudah ada time skedul, tinggal direncanakan saja. Mana yang sudah dibebaskan, ya dipagari gakpapa. Tidak usah menunggu semua bebas baru mulai dipagari,” katanya di Gedong Wilis, Kompleks Kepatihan, Jogja, kemarin (10/11).

Untuk itu, ia berharap percepatan pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) ini tetap berjalan, meski di sisi lain gugatan para penggarap juga tetap berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Selain itu proses relokasi juga sudah harus mulai berjalan, meski kemungkinan tiga bulan warga masih akan berada di situ untuk menunggu kepindahan dan pembangunan relokasi.

“Bagi warga yang memerlukan magersari, juga harus cepat diselesaikan dan dibangun supaya bisa cepat pindah, karena tanah itu yang akan digarap untuk bandara,” tambah raja Keraton Jogja ini.

Direktur Utama PT Angkasa Pura I Danang Sotyo Baskoro mengatakan, hingga kemarin sudah lebih dari 50 persen uang ganti rugi terbayar. Sedangkan yang belum sekitar 47 persen, terdiri atas Paku Alam Ground sekitar 27 persen dan tanah masyarakat 20 persen.

“Begitu persoalan tanah selesai ganti ruginya, kami sudah punya beberapa aktivitas yang akan dipercepat. Setelah itu kami identifikasi mana yang bisa dulu dipercepat, karena sifatnya bukan series, tapi parallel,” ujarnya.

Diktakan, pihak PT Angkasa Pura I, Pemprov DIJ dan Pemkab Kulonprogo telah membagi tugas dan kewenangan terakit proses relokasi. Ini melalui perjanjian kerja sama tentang pembangunan pemukiman kembali warga yang tanah atau rumahnya terdampak pembangunan bandara baru.

Pejabat Bupati Kulonprogo Budi Antono menjelaskan, dari perjanjian itu pihaknya mendapat peran dalam hal pematangan dan persiapan lahan, pembangunan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas sosial. Baik dengan pemprov maupun Angkasa Pura, pihaknya akan bersinergi untuk mendampingi masyarakat selama proses relokasi.

“Kami dampingi masyarakat yang akan membangun sendiri atau dibangunkan, itu pilihan mereka. Mulai bulan ini akan kami damping, baik yang akan relokasi ke tanah kas desa maupun ke magersari,” ujarnya.

Relokasi Disiapkan 10 Ha, Magersari di Kaligintung
Pemkab Kulonprogo telah menyiapkan tanah kas desa untuk digunakan relokasi bagi warga terdampak bandara. Tanah desa yang disiapkan total sekitar 10 hektare, antara lain, berada di Desa Jangkaran (4841 m2), Sindutan (18.100 m2) Kebonrejo (15.660 m2), Jaten (29.380 m2), Palihan (67.461 m2) dan Glagah (58.780 m2). Luasan tanah yang paling luas yakni 200 m2 dengan 4 tipe yang ditawarkan, yakni tipe 36, 45, 60 dan 100.

Sedangkan untuk relokasi magersari di PA Ground, berada di daerah Kaligintung dan Kulur dengan luasan lahan yang akan disesuaikan.

“Sampai hari ini ada 262 KK yang akan relokasi ke tanah kas desa, sedangkan yang ke magersari data sementara ada 81 KK. Namun minggu depan data finalnya, karena kami masih butuh pendalaman. Jumlahnya bias bertambah atau berkurang,” jelasnya.

Pimpinan Proyek PT Angkasa Pura R Sujiastono menambahkan, yang masih jadi kendala dalam pembayaran ganti rugi, karena belum lengkapnya berkas administrasi warga. Sehingga masih harus menunggu hingga lengkap.

“Realisasinya Rp 2,6 triliun itu untuk pembayaran tahap satu dan dua. Tapi itu kan tergantung warga juga. Baru kita bisa lanjut ke pembayaran tahap tiga. Namun akhir bulan sudah harus beres semua,” tandasnya. (dya/laz/mg1)