Terkait Sidang Sengketa Informasi di KIP DIJ

SLEMAN- Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman Sri Winarti angkat bicara mengenai ketidakhadirannya dalam sidang sengketa informasi yang digelar Komisi Informasi Provinsi (KIP) DIJ, Selasa (8/11). Begitu pula mengenai absennya Bupati Sleman Sri Purnomo yang sedianya dipanggil sebagai saksi.

Winarti menegaskan, secara prinsip Pemkab Sleman berkomitmen menjaga konsistensi penegakan hukum, khususnya terkait perkara sengketa informasi mengenai penerbitan izin gangguan (HO) Hotel Premiere In Hotel Satoria.

Mengenai ketidakhadirannya mewakili bupati Sleman, Winarti menyatakan telah berkomunikasi dengan panitera persidangan, Senin (7/11). Hal itu juga telah disampaikan tim kuasa hukum Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT), yang dalam perkara tersebut bertindak sebagai termohon, dan sudah disampaikan dalam persidangan.

Mantan sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu tak bisa menghadiri sidang karena waktu pemanggilan sebagai saksi bertepatan dengan pelaksanaan tugas bimbingan teknis sistem aduan terintegrasi (Lapor Sleman) dengan tenaga ahli dari Institut Teknologi Bandung dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait yang tidak dapat diwakilkan. Bimtek dilaksanakan 2 (dua) hari, 8-9 November 2016 dan sudah diagendakan jauh hari sebelum pemanggilan sebagai saksi.

Menyikapi hal tersebut, Winarti telah meminta penundaan sidang agar diagendakan pada Selasa (15/11).

Namun, panitera menginformasikan bahwa sidang tetap dilaksanakan Selasa (8/10) pukul 10.00, sesuai kesepakatan sidang sebelumnya untuk menggali keterangan pembuktian dari saksi yang lain.

“Komunikasi aktif dengan panitera merupakan bentuk komitmen dan konsistensi Pemkab Sleman dalam penegakkan hukum atas perkara tersebut,” ujar Winarti melalui surat keterangan hak jawab yang dilayangkan ke redaksi Jawa Pos Radar Jogja kemarin (9/11).

Dikatakan, undangan untuk bupati sebagai saksi persidangan KIP telah didelegasikan kepada dirinya sebagai kepala bagian humas, yang juga bertindak selaku pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). Menurutnya, hal ini sesuai dengan materi gugatan . “Penugasan tersebut sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Surat Tugas No 800/02243,” jelasnya.

Menurutnya, ketidakhadiran bupati dengan mewakilkan kepada dirinya sudah sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 65 ayat (1) poin E, bahwa kepala daerah mempunyai tugas mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Sehingga ketidakhadiran Bupati Sleman Sri Purnomo bukan karena mangkir,” tandas Winarti.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendaftaran, Informasi, dan Pengaduan Perizinan BPMPPT Purwati menyampaikan bahwa penerbitan perijinan Hotel Satoria sudah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

Sebagaimana diberitakan, majelis sidang sengketa informasi KIP memanggil bupati Sleman untuk dimintai keterangan apakah dokumen permohonan HO Hotel Satoria termasuk informasi yang dikecualikan dan diatur dalam Keputusan Bupati Sleman No. 53 Tahun 2016. Hal itu berdasarkan informasi yang disampaikan Kepala BPMPPT Purwatno Widodo kepada Agus Artadi selaku pemohon sidang sengketa informasi di KIP.(yog/mg1)