Targetkan Operasi Tangkap Tangan

BANTUL – Ada tujuh bidang pelayanan masyarakat yang jadi target tim satuan tugas sapu bersih pungutan liar (Satgas Saber Pungli). Yakni, bidang kepegawaian, perizinan, pendidikan, pengadaan barang, hibah dan bansos, dana desa, serta pelayanan publik lain.

Hal tersebut diungkapkan Plt Irjen Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sri Wahyuningsih saat launching Satgas Saber Pungli Bantul di Kompleks Gedung Parasamya, kemarin (9/11). “Karena yang rawan (pungli) ya tujuh bidang ini,” jelas Sri.

Perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua I Satgas Saber Pungli Nasional ini menyatakan, tidak sedikit kasus pungli hibah dan bansos di daerah yang mencuat. Termasuk dugaan korupsi program kegiatan yang bersumber dari APBD maupun APBN ini. “Di dinas perizinan juga banyak,” lanjutnya.

Menurutnya, sasaran target Satgas Saber Pungli di tingkat nasional berbeda dengan di daerah. Target di pemerintah pusat didasarkan kerawanan di masing-masing kementerian maupun lembaga. Di Kementerian Hukum dan HAM, misalnya, sasaran lebih difokuskan pada lembaga pemasyarakatan dan kantor imigrasi.

Sri menegaskan, seluruh pemda se-Indonesia direkomendasikan membentuk Satgas Saber Pungli. Itu merujuk Peraturan Presiden No. 87/2016 serta keputusan Menko Polhukam. Dalam keputusan surat keputusan Menko Polhukam setidaknya hingga 9 November seluruh pemda sudah membentuk satgas.

Kendati begitu, Sri memberikan toleransi bagi pemda yang belum membentuk tim khusus ini. “Mungkin surat Menko Polhukam nyampe di daerah terlambat,” tuturnya.

Ketua Pelaksana Unit Saber Pungli Bantul Kompol Qori Oktohandoko mengungkapkan, bakal menggelar rapat koordinasi secepatnya. Selain langkah-langkah strategis, dalam rapat ini juga membahas mengenai anggarannya. “Termasuk memetakan masalahnya apa saja,” ucap pria yang juga menjabat sebagai Wakapolres Bantul ini.

Qori memperkirakan akan ada pertemuan rutin di internal Satgas Saber Pungli. Termasuk menyusun laporan kinerja. Qori menargetkan satgas ini mampu melakukan operasi tangkap tangan (OTT). “Harus ada OTT,” tegasnya.

Kepala Kantor Inspektorat Bantul Bambang Purwadi menambahkan, selain Satgas Saber Pungli, pemkab kemarin juga meluncurkan zona integritas. Ada empat instansi yang menjadi pilot project zona ini. Yaitu, Dinas Perizinan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta RSUD Panembahan Senopati.

Sementara itu, pembentukan Satgas Saber Pungli di Sleman masih menunggu instruksi Pemprov DIJ. Hal ini diungkapkan oleh Plt Sekretaris Daerah Pemkab Sleman Iswoyo Hadiwarno. Jika memang harus, maka dirinya mendorong agar segera dibentuk.

Menurutnya, tugas dan fungsi Satgas Sapber Pungli sudah diterapkan di Pemkab Sleman. Seperti adanya tim pengawas di setiap SKPD, termasuk memaksimalkan Inspektorat Kabupaten Sleman. Hanya, diakui olehnya, peran dari satgas itu nantinya akan lebih memiliki taring.

“Celah pungli di SKPD yang terkait dengan pelayanan publik. Sehingga perlu ada tindakan tegas dan nyata untuk mengawasi kinerjanya. Untuk saat ini, pemkab telah membuka saluran aduan masyarakat melalui website Pemkab Sleman yang aktif selama 24 jam,” ujar Iswoyo. (zam/dwi/ila/mg1)