KULONPROGO – PT Angkasa Pura (AP) I masih melanjutkan proses pembayaran ganti rugi warga terdampak New Yogyakarta International Airport (NYIA) putaran kedua di Balai Desa Glagah, Kecamatan Temon, kemarin (9/11). Warga antusias, dibuktikan dengan tingkat kehadiran yang cukup tinggi.

Finance Department Head PT AP I Umar Supriyadi menjelaskan, jadwal pembayaran ganti rugi putaran kedua direncanakan empat hari, tiga hari di Balai Desa Glagah dan sudah dimulai sejak hari Senin (7/11). Dua hari sisanya, Rabu-Kamis (8-9/11), di pusatkan di Balai Desa Palihan.

“Tingkat kehadiran dua hari terakhir di Balai Desa Glagah tercatat cukup tinggi. Dari pemilik sekitar 338 bidang yang diundang, yang hadir mencapai 80 persen lebih. Ini tentu cukup baik dan menggembirakan,” katanya.

Dijelaskan, pihaknya menggelontorkan dana sekitar Rp 230 miliar untuk pembayaran gati rugi putaran kedua yang dipusatkan di Balai Desa Glagah dan Palihan. Jumlah itu terdiri atas Rp 186 miliar untuk data baru milik warga yang belakangan menyusul minta diukur atau didata ulang.

Sisanya sebanyak Rp 44 miliar yakni ganti rugi bagi warga yang dalam pembayaran putaran pertama terkendala permberkasan, baik ada yang belum lengkap atau berhalangan hadir karena tengah berada di luar kota.

“Kalau untuk keseluruhan dana ganti kerugian lahan bandara mencapai Rp 4 triliun. Tapi sampai pembayaran ganti kerugian putaran kedua selesai, baru sekitar Rp 2,5 triliun,” jelasnya.

Dalam proses pengadaan tanah, lanjutnya, AP I tugasnya sebagai juru bayar. Namun jika melihat jadwal pembayaran ganti rugi bagi warga terdampak, ditepatkan paling depan (diprioritaskan), setelah itu baru dilanjutkan ganti rugi untuk lahan Paku Alam Ground (PAG), fasilitas umum (fasum) serta fasilitas social (fasos).

Kepala Bidang Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) DIJ Suwardi menambahkan, BPN sudah tidak menerima lagi permohonan pendataan ulang untuk dapat ganti kerugian lahan, sebab tenggat waktu sesuai tahapan telah lewat.

“Memang masih ada warga yang mau mengajukan permohonan untuk didata dan diukur ulang, tapi sudah tidak bisa. Bagi yang tidak ter-cover sesuai aturan, ya konsinyasi atau dititipkan di pengadilan,” tambahnya. (tom/laz/mg2)