JOGJA—Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 3,07 triliun. Apabila dibandingkan dengan target pendapatan pada APBD Murni tahun Anggaran 2016 mengalami penurunan sebesar Rp 842,45 miliar atau turun 21,49 persen.

Untuk memenuhi target tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan bisa mencapai angka Rp 1,59 triliun, dana perimbangan sebesar Rp 1,46 triliun ditambah sumber dana lainnya.

“Pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 13,37 miliar,”ujar Gubernur DIJ Sri Sultan Hamengku Buwono X saat menjelaskan RAPBD Tahun Anggaran 2017 di Rapat Paripurna dengan DPRD DIJ, kemarin (8/11).

Sedangkan rencana Belanja Daerah sebesar Rp 3,39 triliun yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung sebesar Rp 1,64 triliun yang terserap paling besar untuk belanja pegawai sebesar Rp 1,06 triliun. Sedangkan belanja tidak langsung lainnya terserap untuk belanja hibah sebesar Rp 18,75 miliar, belanja bantuan social sebesar Rp 1 miliar, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebesar Rp 549,59 miliar dan belanja tidak terduga sebesar Rp 12,5 miliar.

Sementara, belanja langsung direncanakan sebesar Rp 1,74 triliun yang terdiri dari belanja pegawai Rp 166,33 miliar , belanja barang dan jasa sebesar Rp 1,03 triliun, belanja modal sebesar Rp 461,08 miliar dan belanja bantuan kegiatan kelembagaan sebesar Rp 79,46 miliar.

Dirinya mengatakan, berdasar kemampuan keuangan daerah tersebut, terjadi deficit sebesar Rp 311,83 miliar. Deficit tersebut direncanakan akan dibiayai menggunakan penerimaan pembiayaan daerah.

“Dengan kemampuan keuangan daerah yaitu kemampuan pendapatan dan pembiayaan (netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan adalah sebesar Rp 3,39 triliun,”ujarnya.

Menurut pandangan umum Fraksi Persatuan Amanat Nasional (PAN) yang disampaikan Ketua Fraksi PAN Suharwanta, perlu penjelasan yang lebih detail terkait proyeksi untuk Dana Alokasi Khusus, proyeksi pos dana penyesuaidan dan otonomi khusus seperti yang terkait dengan Permendagri 31 tahun 2016 Bab III angka 1 huruf c.8 tentang Penganggaran Dana Keistimewaan.

“Demikian juga dengan penganggaran belanja pegawai pada belanja tidak langsung yang mencapai Rp 1,066 triliun, agar lebih rinci,”ujarnya.(dya/mg1)