Pejabat Keimigrasian Jogjakarta Tertangkap Tangan

SLEMAN – Salah seorang pejabat di Kantor Keimigrasian Kelas 1 Jogjakarta berinisial BDP, ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber) Pungli DIJ, Jumat (4/11) lalu. Dari tangan pelaku disita berbagai barang bukti, termasuk uang belasan juta rupiah
Ditreskrimsus Polda DIJ Kombes Pol Antonius Pujianito menyatakan, pihaknya telah menetapkan seorang tersangka BDP yang memiliki jabatan cukup strategis di kantor Keimigrasian Jogjakarta. “Jabatan tersangka ini ka (kepala),” jelas Antonius dalam keterangannya di Mapolda DIJ, kemarin (7/11).

Perwira menengah Polri yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Penindakan Satgas Saber Pungli DIJ ini menuturkan, sebelum melakukan operasi tangkap tangan, dilakukan penyelidikan selama hampir dua minggu. Upaya itu dilakukan berdasarkan kecurigaan dan laporan masyarakat terkait pungli yang ada di kantor keimigrasian.

“Setelah kami lakukan penggeledahan, awalnya kami amankan delapan orang berstatus saksi. Setelah didalami, dari delapan saksi itu ditetapkan seorang sebagai tersangka,” jelas Antonius.

Modusnya, pelaku memanfaatkan orang lain untuk menawarkan jasa pelayanan di luar ketentuan.

Mereka memberikan iming-iming pelayanan yang lebih cepat. Syarat yang harus dipenuhi korban adalah membayar uang tambahan. “Uang hasil pungli ini disetorkan kepada pelaku,” jelasnya.

BACA : 47 Anggota Polisi Terlibat Pungli

Dari tangan pelaku diamankan barang bukti uang sejumlah Rp 11.550.000. Jumlah itu merupakan hasil pungli dalam sehari. Selain uang belasan juta, pihak kepolisian juga menyita sejumlah handphone, kartu identitas (KTP), buku tabungan, dan berkas-berkas keimigrasian.

Saat ini, kepolisian masih melakukan upaya penyidikan terkait jumlah korban dan pungli yang dilakukan pelaku. Dari pendalaman itu, diharapkan kepolisian bisa menemukan bukti baru.

“Pelaku tidak kami tahan karena masa tahanannya hanya di bawah tiga tahun. Kami menyerahkan kepada instansi terkait. Namun untuk pemberkasan terkait tindakan pelaku terus berjalan,” jelasnya.

Ketua Satgas Saber Pungli DIJ Kombes Pol Budi Yuwono mengatakan, ini merupakan langkah awal dalam pemberantasan pungli. Pemberantasan pungli tidak hanya fokus pada instansi di luar kepolisian saja.

“Kami juga melakukan pemberantasan pungli di internal. Mudah-mudahan DIJ bebas dari pungli,” katanya.

Terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kakanwil Kemenkumham) DIJ Pramono membenarkan keberadaan salah seorang pejabat di kantor Keimigrasian Jogjakarta yang tertangkap tangan karena praktik pungli. “Yang bersangkutan sudah kami tarik ke Kanwil Kemenkumham DIJ. Sementara kami nonaktifkan dari jabatannya,” jelas Pramono kepada Radar Jogja.

Pramono mengatakan, pihaknya menyerahkan proses hukum kepada tim penindakan Saber Pungli DIJ. “Tidak akan ada upaya intervensi apapun terkait kasus tersebut. Kami berkomitmen pada pemberantasan pungli,” tegasnya.

Ke depan, dia meminta kepada masyarakat untuk berani melaporkan setiap tindak pungli yang terjadi di kantor pelayanan di bawah Kemenkumham. Dia juga berjanji menindaklanjuti segala perilaku curang yang dilakukan oleh aparatnya.

Sebelumnya, Plt Kepala Kantor Keimigrasian Kelas I Jogjakarta Kurnia Dwinastiti secara blak-blakan menyebut institusinya termasuk “lahan basah” untuk tindakan pungli. Sebab, lembaganya setiap hari menerima sedikitnya 190 permohonan pembuatan paspor. Sedangkan ruang pelayanan yang tersedia hanya empat unit dengan jumlah petugas terbatas. Ini bisa menjadi celah adanya pungli agar paspor diproses lebih cepat.

Melihat kondisi tersebut pihaknya terus berupaya menekan segala risiko potensi pungli di lembaganya.

Salah satu langkahnya dengan membuka pintu pelayanan selebar-lebarnya dengan ruang layanan yang bisa terpantau dari luar. Sehingga tidak ada glenak-glenik untuk memuluskan proses pembuatan paspor.

Kurnia mengimbau masyarakat turut mendukung upaya pemerintah pusat untuk sapu bersih pungli.

Khususnya di kantor keimigrasian. Caranya, warga diminta sabar mengikuti seluruh proses permohonan paspor. Sesuai tahapan resmi, tiap pemohon harus mengisi dokumen administrasi dan mengikuti sesi wawancara. (bhn/ila/mg1)