RADARJOGJA.CO.ID- Gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak lagi laten, melainkan sudah kembali muncul ke permukaan. Seperti klaim Mayor Jenderal (Purn) TNI Kivlan Zen saat menjadi narasumber Sarasehan Peringatan Hari Pahlawan yang diselenggarakan DHC 45 Kabupaten Magelang, di Ruang Bina Karya Kompleks Setda setempat.

Dalam kegiatan yang merupakan kerja sama dengan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Magelang, Kivlan mengemukakan, di wilayah Kabupaten Magelang pernah menjadi lokasi Kongres PKI ke X.

“Munculnya atribut ini tanda PKI masih ada. Selain itu juga ada rapat Kongres ke X di Grabag (Kabupaten Magelang),” katanya.

Menurut Kivlan, Kongres PKI ke X dilangsungkan di Grabag pada 2010 silam. Saat ini PKI sudah memiliki kepengurusan dari daerah hingga pusat. Bahkan, keder PKI disinyalir sudah masuk ke pemerintah Indonesia.

“Mereka masuk ke pemerintah dan menyuarakan untuk mencabut Tap (ketetapan) MPR,” tuturnya.

Tap MPR yang dimaksud merupakan Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran PKI. Disitu tercantum soal pembubaran PKI dan melarang komunisme. Selain itu juga larangan terhadap penyebaran ajaran-ajaran komunisme, Leninisme, dan Marxisme.

“Fakta kemunculan PKI itu jelas. Simbol bermunculan di Facebook, Youtube. Bahkan mereka (kader PKI) juga sampai ke Mahkamah Internasional meminta pemerintah untuk minta maaf dan merehabilitasi korban. Bangkitnya PKI ada dimana-mana,” ungkapnya.

Selain PKI, Kivlan juga menyampaikan soal bahayanya sistem kapitalistik dan individiualistik yang ada di Indonesia. Kedua faham itu hingga kini tersirat di Undang – Undang Dasar negara. Dengan demikian, perlu adanya upaya untuk merubah UUD ke UUD 45 terdahulu.

“Jika UUD itu individiualistik dan liberalistik mengarahkan kekuasaan ke perorangan. Sementara UUD 45 semua aset ada ditangan rakyat, kepentingan diatur pemerintah,” jelasnya.

Ia menjelaskan, perubahan ini bisa dilakukan generasi bangsa dengan beberapa cara. Diantaranya dengan merapatkan barisan dan bersatu padu melalui jalur sistem demokrasi yang ada. Seperti masuk ke partai politik, dan lainnya. Ataupun bisa dengan cara lain yaitu revolusi.

“Bersatu padu artinya kita mendesak pemerintah untuk mengembalikan UUD ke UUD 45 sesuai dengan 18 Agustus 1945,” pintanya. (ady/dem)