Jadi Saksi Perkara Izin HO Hotel

JOGJA- Komisi Informasi Provinsi (KIP) DIJ memutuskan memanggil Bupati Sleman Sri Purnomo guna dimintai keterangannya terkait sengketa informasi penerbitan izin gangguan (HO) hotel.

“Kami panggil besok Selasa 8 November 2016 (hari ini,red),” ungkap Komisioner KIP DIJ Martan Kiswoto di kantornya kemarin (7/11).

Martan dalam perkara tersebut juga bertindak sebagai ketua majelis. Dia menyatakan, sengketa informasi itu diajukan oleh Agus Artadi selaku pemohon. Sedangkan termohonnya adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Sleman.

Menurut dia, dalam sidang Selasa (1/11), pihak termohon yang diwakili Kepala BPMPPT Sleman Purwatno Widodo menyatakan informasi publik yang diminta pemohon (Agus Artadi) berupa dokumen permohonan izin gangguan (HO) yang menyangkut namanya tidak dapat diberikan. Alasannya, berdasarkan keputusan SK bupati Sleman, isi dokumen tersebut termasuk informasi yang dikecualikan, sehingga tidak bisa diakses secara terbuka.

“Berdasar keterangan termohon berserta argumennya dalam sidang terdahulu, maka majelis komisioner memandang keterangan bupati Sleman penting untuk membuktikan informasi tersebut perlu dan tidaknya dikecualikan”, jelasnya.

Dalam sidang terdahulu, majelis komisioner yang terdiri dari Martan Kiswoto, Dewi Amanatun Suryani, dan Warsono telah meminta keterangan para pihak yang bersengketa.

Agus Artadi selaku pemohon meminta informasi berupa dokumen pengajuan izin HO Hotel Satoria karena sebagai pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan hotel tidak diminta tanda tangan persetujuan. Bahkan menurut Agus, kolom tanda tangan diganti dengan pernyataan yang isinya mengandung fitnah.

Sementara itu, Purwatno berpendapat berbeda. Menurut dia, selain informasinya dikecualikan, keberatan Agus Artadi tidak menjadi penghalang terbitnya izin HO.

“Kami juga hadirkan ke persidangan tim penerbitan izin gangguan Pemkab Sleman,” lanjutnya.

Adapun dasar pemanggilan bupati Sleman itu merujuk pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Komisi Informasi berwenang meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik atau pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik. (kus/yog/mg1)