RADARJOGJA.CO.ID – JOGJA – Kalangan legislator di DPRD Kota Jogja meminta kepada Pemkot Jogja supaya menaikkan anggaran penegakan Perda dalam APBD 2017 nanti. Usulan tersebut melihat upaya Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Jogja yang belum maksimal dalam penertiban tower ilegal.

Ketua DPRD Kota Jogja Sujanarko mengatakan berkaca pada kasus penertiban tower ilegal, Dintib Kota Jogja mengaku baru bisa melayangkan surat peringatan untuk delapan pengumuman tower karena keterbatasan anggaran. Padahal, berdasarkan data Dinas Perizinan, terdapat 126 tower tak berizin yang harus ditertibkan. “Ke depan perencanaan anggaran harus dipikir dengan matang. Sehingga tidak boleh ada lagi alasan tidak bisa menertibkan karena anggaran terbatas,” ujarnya kemarin(4/11).

Koko, sapaanya, mengatakan dalam pembahasan APBD 2017 bersama eksekutif nanti, usulan kenaikan anggaran penegakan Perda tersebut akan diajukan. Dalam APBD Kota Yogyakarta 2016 sendiri, anggaran penegakkan Perda pro yustisi yang dialokasikan ke Dintib sebesar Rp 767,245 juta, terbagi dalam belanja pegawai sebesar Rp 517,245 juta dan belanja barang dan jasa sebesar Rp 250 juta. “Segera saja diusulkan penambahan anggaran penegakan Perda, mumpung masih dibahas,” ujarnya.

Kepala Dintib Kota Jogja Nurwidi Hartana menyambut baik usulan dari DPRD Kota Jogja tersebut. Usulan tersebut juga akan segera dikomunikasikan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Jogja maupun DPRD Kota Jogja sendiri.

Terkait dengan penertiban tower ilegal, Nurwidi mengaku hingga saat ini sudah mengirimkan surat peringatan ke delapan pemilik tower. Delapan tower yang diprioritaskan awal ditindak ini yang dibangun di tempat publik seperti di taman kota dan diatas trotoar atau badan jalan. “Sementara baru delapan, yang lain masih kita identifikasi secara bertahap. Kami melihat ketersediaan anggaran untuk menurunkan (tower) karena ini tidak kita anggarkan tahun ini,” jelasnya.

Hingga kemarin (4/11), belum ada respon dari para pemilik tower atas SP yang dilayangkan Dintib Kota Jogja. “Sampai sekarang belum ada tanggapan. Masih akan kami kirimkan surat peringatan ketiga. Jika tidak direspons juga ya diturunkan,” tegasnya. (pra/din/eri)