RADARJOGJA.CO.ID – SLEMAN – Perpanjang waktu lelang jabatan sekretaris daerah (sekda) Pemkab Sleman membuahkan hasil. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIJ Sutarto resmi terdaftar sebagai kandidat keempat calon sekda. Masuknya nama Sutarto, proses seleksi sekda bisa dilanjutkan. Karena syarat batas minimal kuota pendaftar terpenuhi.

Sutarto muncul sebagai calon tak terduga. Pendaftaran dirinya baru diterima panitia seleksi Jumat (4/11) pagi. Selain mendaftar, Sutarto sekaligus melengkapi berkas-berkas administrasi.

Sutarto akan bersaing dengan tiga kandidat lain yang terdaftar lebih dulu. Ketiganya adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Sleman Purwatna Widada, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sleman (Dinsosnakertrans) Sleman Untoro Budiharjo dan Kepala Inspektorat DIJ Sumadi.

Pendaftaran calon sekda sejatinya telah ditutup 28 Oktober. Hingga batas limit, hanya ada tiga pendaftar. Hal itulah yang mendorong panitia seleksi jabatan tinggi Pemkab Sleman memperpanjang masa pendaftaran.

“Jadi bukan karena sepi peminat. Tapi wilayah lain juga ada kebutuhan pengisian jabatan tinggi,” dalih Plt Sekda Pemkab Sleman Iswoyo Hadiwarno.

Lambatnya proses seleksi jabatan tinggi di Sleman juga disebabkan banyaknya kebutuhan pejabat tinggi di Pemprov DIJ. Hal itulah yang menurut Iswoyo tidak mudah untuk menjaring calon sekda.

“Karena ada perpanjangan waktu, otomatis penyelenggaraan seleksi mundur. Kami targetkan seleksi adiministrasi selesai pada 6 atau 7 Oktober. Selanjutnya seleksi kompetensi tanggal 10 atau 11 Oktober. Target pansel akhir Desember selesai,” kata Kepala Bidang Pengembangan Pegawai, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sleman Anton Sujarwo.

Khusus untuk assessment, lanjut Anton, pansel akan melibatkan akademisi dari UGM. Dari empat kandidat, nantinya disaring tiga calon sekda yang akan diajukan ke bupati. “Bupati nanti akan melaporkan hasil seleksi ke gubernur DIJ. Dari ketiga nama tersebut akan dipilih satu orang sebagai sekda,” jelasnya.

Lebih lanjut, Anton menuturkan, seleksi jabatan tinggi dilaksanakan merujuk Surat Edaran Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B/636/KSN/7/2015 yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2014.

Regulasi tersebut memuat tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan instansi pemerintahan. Mekanisme pencalonan ini terbuka bagi semua pegawai negeri sipi (PNS) yang memenuhi persyaratan.(dwi/yog/ong)