Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X saat menghadiri acara talkshow di Pasar Imogiri, Jumat (4/11). (Foto: Zaki Mubarok/Radar Jogja Online)
RADARJOGJA.CO.ID, BANTUL – Banyaknya toko modern berjejaring nakal di wilayah Sleman dan Bantul mendorong Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X bersuara lantang. Orang nomor satu di DIJ ini meminta aparat penegak hukum menutup seluruh toko modern berjejaring ilegal. “Nggak usah banyak pertimbangan. Kalau nggak ada izin, ilegal tutup saja,” tegas HB X di sela acara talkshow di Pasar Imogiri, Jumat (4/11).

HB X menuturkan, pemerintah tidak melarang pendirian toko waralaba. Apalagi, keberadaan pusat perbelanjaan modern juga diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara detail, baik toko berskala besar maupun kecil. Pemprov DIJ juga telah memberikan rambu-rambu terkait pendirian pusat perbelanjaan modern.

Terkait pasar tradisional yang kerap dibandingkan dengan toko modern, HB X melihat sudah mengalami banyak perubahan. Baik dari sisi bangunan fisik hingga pengelolaannya. Sebagian pasar tradisional sudah sejajar dengan pusat perbelanjaan modern. “Secara pelayanan sudah sama dengan swalayan,” ucapnya.

Kendati demikian, perubahan drastis pasar-pasar tradisional ini tidak meninggalkan ciri khasnya. Transaksi antara pedagang dan pelanggannya masih selalu diselingi dengan tawar-menawar. Raja Keraton Jogja ini menilai, ciri khas yang hanya ada di pasar tradisional itu pula yang dapat mengikis sekat kesenjangan sosial masyarakat. “Menghilangkan potensi kerawanan sosial,” tegasnya.

Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Bantul Slamet Santosa menyatakan, aturan pendirian toko modern berjejaring masih mengacu Perda No. 17/2012 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional. Karena itu, jarak lokasi pendirian toko modern berjejaring dan pasar tradisional minimal 3.000 meter. Begitu pula dengan jam operasional. Tidak diperbolehkan 24 jam.

Atas dasar itu, Slamet meminta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, khususnya Satpol PP menegakkan regulasi. “Ayo aturannya ditegakkan,” tandasnya.

Diakui, pemkab berencana merevisi regulasi. Tetapi, Slamet meyakini semangat rencana perubahan ini untuk melindungi pasar tradisional. Bukan sebaliknya. “Sekarang pembahasannya masih di tahap inisiator,” jelasnya. (zam/yog/mar)