RADARJOGJA.CO.ID – SLEMAN- Perjuangan Paguyuban Dukuh Sleman “Cokropamungkas” soal pengisian jabatan dukuh melalui pemilihan umum menemui batu sandungan. Itu setelah DPRD setempat terus mewacanakan tata cara pengangkatan dukuh melalui jalur seleksi ujian tertulis. Mengacu Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ketua Cokropamungkas Sukiman Hadi Wijaya telah mendengar informasi tersebut. Dia justru menuding bahwa substansi undang-undang tidak mencerminkan demokrasi, sebagaimana pemilihan dukuh yang berjalan selama ini. Karena itu, Cokropamungkas berencana melakukan uji materi atas UU Desa ke Mahkamah Konstitusi. “Berhasil atau tidak urusan belakangan. Yang penting kami berharap tegaknya demokrasi,” ujar dukuh Kwagon, Sidorejo, Godean kemarin (3/11).

Diakui Sukiman, berdasarkan kajian undang-undang dan regulasi yang mengikutinya perangkat desa terdiri atas sekretaris desa (sekdes) serta unsur kewilayahan dan teknis. Dia mengklaim, pengisian jabatan sekdes maupun unsur teknis melalui seleksi ujian tertulis mengandung nilai kewajaran. Tapi hal itu tak berlaku untuk dukuh. Sukiman menegaskan, dukuh berbeda dengan perangkat desa lainnya.

Dukuh merupakan satu-satunya jabatan perangkat desa dari unsur kewilayahan. Menjadi sosok yang dituakan untuk memimpin suatu wilayah, sebagaimana kepala desa (lurah). “Masak pemilihan (dukuh) lewat seleksi tertulis. Padahal pemangku wilayah. Ini yang menurut saya tak sesuai dalam undang-undang,” ujar pengusaha genteng Godean itu.

Sukiman melihat, pengisian dukuh lewat seleksi tertulis lebih pada upaya pemaksaan kehendak melalui aturan tersebut. “Itu tak cocok dengan hati nurani. Karena demokrasi jadi terhambat. Tidak berjalan sebagaimana mestinya,” sambungnya.

Dikatakan, selama ini pemilihan dukuh selalu melalui pesta demokrasi terbuka. Kalau diubah dengan ujian tertulis, bukan mustahil jabatan dukuh tak lagi sebagai pemangku kewilayahan. Tapi hanya berfungsi sebagai kesekretariatan.

Adapun wacana pengangkatan dukuh melalui seleksi tertulis terungkap dalam rapat paripurna pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda)Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (P3D) dan Badan Perwakilan Desa (BPD) kemarin.

Beberapa poin penting yang mengemuka, di antaranya, penambahan pasal tentang proses dan pengumuman hasil seleksi tes terbuka. Hal itu makin menguatkan jika DPRD tak lagi mendengarkan aspirasi para dukuh. Dewan hanya menekankan pentingnya transparansi dalam proses seleksi.

“Jika memang sudah ada hasilnya panitia wajib mengumumkan sesegera mungkin,” kata Ketua Pansus Raperda Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Hendrawan Astono.

Pengumuman perangkat desa terpilih paling lama 3×24 jam sejak tes berlangsung.

“Pengisian perangkat desa secara serentak paling banyak dua kali dalam setahun demi efektivitas kegiatan dan efisiensi anggaran,” jelas politikus PKS asal Maguwoharjo itu.

Raperda juga mengatur tentang ujian computer. Artinya, setiap calon perangkat desa wajib menguasai teknologi modern. Selain pengetahuan umum dan khusus seputar pemerintahan dan potensi wilayah. Tes keterampilan komputer diberlakukan dua tahun setelah perda ditetapkan. (dwi/yog/ong)