RADARJOGJA.CO.ID – Warga Gunungkidul yang memanfaatkan bantuan hukum masih minim. Alasannya beragam. Mulai dari tidak tahu hingga faktor ekonomi. Kebanyakan masyarakat bingung saat menghadapi suatu masalah hukum.

Kondisi ini menjadi keprihatinan DPC Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Gunungkidul. Lembaga ini berencana mendirikan kantor lembaga bantuan hukum (LBH).

“Keberadaan Ikadin bias membantu masyarakat yang ingin memperjuangkan haknya dan mendapatkan keadilan,” tegas Ketua DPC Ikadin Gunungkidul Kokok Sudan Sugijarto, Kamis (3/11).

Menurut Koko, dengan adanya kantor di Gunungkidul, membuat warga miskin akan mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Selain itu, juga memudahkan koordinasi bagi terdakwa yang tengah menjalani persidangan.

“Kami menyadari (bantuan hukum) diperlukan warga. Berdasarkan pengalaman, masyarakat tidak tahu harus ke mana mengadu,” ujarnya.

Dikatakan, terkait biaya bantuan hukum, warga miskin tidak perlu khawatir. Karena, pemerintah pusat sudah mengalokasikan. Untuk satu perkara, masyarakat yang terbelit dengan hukum dianggarkan Rp 5 juta.

“Tapi, kami (Ikadin) tidak begitu saja memberikan bantuan cuma-cuma. Harus dibuktikan dengan adanya surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari kelurahan,” jelasnya.

Terkait kehadiran Ikadin di Gunungkidul, Koko berharap ke depan, bisa memberikan sumbangsih besar bagi dunia hukum di tanah air. Artinya, Ikadin siap memberikan advokasi dan sosialisasi tentang hukum pada masyarakat.

Ketua DPC Peradi Gunungkidul Suyanto Siregar mengatakan, pemberian bantuan hukum gratis merupakan program pemerintah melalui Kementrian Hukum dan HAM.

“Bersama-sama dengan penegak hukum lainnya bisa bersinergi dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan fair untuk semua,” kata Suyanto Siregar.(gun/hes)