GUNUNGKIDUL – Polres Gunungkidul menetapkan Dwi Jatmiko (DJ) sebagai tersangka kasus pungli Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) Pantai Selatan. Namun demikian, koordinator TPR tersebut belum ditahan karena pertimbangan kesehatan.

Kasat Reskrim Polres Gunungkidul AKP Mustijat mengatakan, penetapan DJ sebagai tersangka atas sejumlah alat bukti yang dimiliki oleh petugas. Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kantor Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan (Disbubpar) Gunungkidul itu sebelumnya telah menjalani pemeriksaan instensif.

“Alat bukti kita (menetapkan Dwi Jatmiko) sebagai tersangka sudah cukup. Yang bersangkutan terjerat saat satgas anti pungli melakukan operasi tangkap tangan (OTT),” kata Mustijat kemarin (2/11).

Dalam OTK yang digelar Sabtu 15 Oktober lalu, petugas berhasil mengamankan barang bukti lembaran bendel karcis, uang tunai Rp 9,5 juta dan dokumen milik TPR. Alat bukti demikian sudah cukup untuk menetapkan Dwi Jatmiko sebagai tersangka.

“Pada saat OTK, petugas mengamankan dua orang, namun setelah dilakukan penyidikan kita tetapkan satu tersangka, yakni koordinator TPR,” ujarnya.

Apa ada alat bukti pendukung dalam penetapan tersangka, menurut Mustijat tidak ada, karena pada saat itu tertangkap langsung. Barang bukti yang ada kemudian dikumpulkan, meminta keterangan saksi-saksi kemudian muncul nama tersangka.

“Penetapan tersangka sudah dilakukan beberapa hari terakhir. Namun karena yang bersangkutan sedang sakit, pemeriksaan lanjutan sementara waktu kami hentikan,” ungkapnya.

Sampai kapan? Sampai Dwi Jatmiko sehat dan bisa memenuhi kewajiban pemanaggilan. Mustijat juga belum mau berbicara lebih jauh mengenai upaya penahanan. Menurut dia kepastian penahanan dilakukan setelah tersangka memenuhi panggilan. “Dari situ nanti bisa diketahui bagiamana proses hukum selanjutnya,” ucapnya.

Terpisah, Bupati Gunungkidul Badingah mengaku belum menerima informasi prihal penetapan salah satu pegawainya sebagai tersangka kasus pungli. Namun demikian, jika memang sudah ada penetapan tersangka, pihaknya tidak akan melakukan interfensi. “Proses hukum kami serahkan kepada aparat kepolisian,” kata Badingah.

Begitu juga mengenai disiplin pegawai pasca-penetapan sebagai tersangka, yang bersangkutan bakal menerima sanski. Namun didasarkan pada PP 53 tahun 2010, tentang didiplin pegawai, penjatuhan sanksi dilakukan stap bye stap menyesuaikan tingkat kesalahan. Disitu ada sanksi ringan, berat, hingga pemecatan. Mulai dari teguran langsung dan tertulis, penundaan kepangkatan sampai pada pemecatan dengan tidak hormat. “Nanti akan kami proses (disiplin pegawai),” ujarnya. (gun/ong)